Bakul menyan retweeted
Maaf ya, ini terpaksa betul saya bicara kasar, “BANGSAAAT..!!”
IBLIS pun kalah bejat dengan Komplotan 30 juta USD karya Joko Widodo.
Pak Kapolri Jenderal @SuyudiArioSeto, gulung habis semua setan-setan pengkhianat negara di @KPK_RI, kami percaya dengan integritas bapak untuk menyelamatkan negara ini.
Tersangka “Koruptor”, penyidiknya “Mbahnya Koruptor “, bagaimana negara mau selamat jika lembaga anti rasuahnya dikuasai para “MALING”..‼️
Selama seluruh Komisioner KPK masih dicurigai sebagai komplotan Jokowi hasil 30juta USD revisi UU KPK seperti yg dikatakan FA, saya masih percaya kasus Fahd Arafiq disidik oleh Bareskrim Polri dibawah pimpinan Kapolri Jenderal @SuyudiArioSeto.
Sebagai bagian dari masyarakat yg berharap keadilan hukum ditegakkan dan korupsi ditumpas, saya tidak ingin KPK menjadi tameng bagi siapa pun yg diduga melakukan penyimpangan.
Saya juga tak ingin nama besar NU menjadi alasan utk menghindari pertanyaan mengenai uang puluhan miliar rupiah.
Jumlah Rp70 miliar bukan angka yg pantas diselesaikan dng saling lempar pernyataan. Dugaan penipuan yg mengatasnamakan penyidik KPK bukan persoalan yg boleh dianggap sepele.
Dan tudingan adanya persoalan serius di tubuh atau lingkungan KPK bukan sesuatu yg boleh dijawab dng sekadar menjaga citra institusi. KPK harus berani membuka persoalan ini secara transparan.
Fahd harus berani membuktikan seluruh pengakuannya. Siapa pun yg terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu.
Pemberantasan korupsi akan kehilangan maknanya apabila kewibawaan lembaga penegak hukum hanya dipertahankan melalui pencitraan, sementara dugaan penyimpangan yg menyeret nama lembaga itu sendiri tidak pernah dibongkar.
Siapa yg menjadi penjahat maling uang negara, pejabat pengkhianat rakyat, politisi korup, tokoh ormas dan tokoh agama bejat, harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum tanpa pandang bulu.
Bakul menyan retweeted
Kasus ini membuktikan bobroknya aparat dalam upaya penegakan hukum. Mereka sering melemparkan tuduhan sembarangn, lalu menahan dan men-tsk-kan tanpa bukti yang sah dan meyakinkan. Sudah banyak terjadi kasus seperti ini.
Persis seperti kasus kuota haji juga
Bakul menyan retweeted
"Dulu saya PNS, sudah pensiun muda, Yang Mulia. Sejak 2014." jawabnya tegas ketika ditanya Hakim Ketua.
"Oh, sudah pensiun. Pekerjaan sekarang apa, Pak?" tanya Hakim Ketua.
"Saya ahli hukum keuangan negara dan ahli penghitungan kerugian negara, Yang Mulia."
"Maksudnya gimana itu, Pak?"
"Sudah lebih dari 100 kali keahlian saya diminta kejaksaan untuk menghitung kerugian negara, Yang Mulia."
"Jadi Saudara sering diminta kejaksaan. Seperti KPK, gitu ya?"
"Betul, Yang Mulia."
Saya kurang tahu profil beliau, akhirnya mencari informasinya di koran-koran. Beliau adalah Dr. Hernold Ferry Makawimbang, seorang saksi ahli yang dihadirkan di persidangan untuk dimintai pendapatnya tentang kasus kuota haji yang menyeret Gus Yaqut sebagai terdakwa.
Bagi yang belum tahu, BPK menghitung kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp622 miliar. Singkatnya, Gus Yaqut, sejak setahun lalu, sudah dianggap sebagai korupsi karena kerugian ini.
KPK pun memakai perhitungan ini untuk mendakwanya.
"Jadi saya sudah 25 tahun di BPK, dan pemeriksa investigasi di BPK. Jadi pada saat ada audit, saya sering ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan investigasi untuk tindak pidana korupsi. Dari segi kompetensi, ini pengakuan dari lembaga terkait kelayakan saya sebagai saksi ahli."
Kesaksian beliau:
1. Kuota haji bukan keuangan negara,
2. Karena menyebutnya sebagai kerugian negara jelas tidak relevan,
3. BPK itu dalam temuannya telah salah menyimpulkan.
Setelah kemarin mantan Ketua BPK menyebut audit BPK terkait kasus kuota haji ini cacat prosedur, sekarang giliran profesional yang menyebutnya salah menyimpulkan.
Jadi, Gus Yaqut dipenjara untuk alasan apa? Sebenarnya apa yang mau dibuktikan dari Gus Yaqut?
Mungkin ini tidak penting bagi kalian, karena tidak semua orang mengenal Gus Yaqut. Tapi kan ini tentang aparat penegak hukum yang menyeret orang ke penjara, menuduhnya korup, namun persidangan yang mencapai 30 kali ini malah semakin rancu saja.
Makanya, kasus Gus Yaqut ini menarik.
Menarik karena aneh.
Bakul menyan retweeted
Seorang pedagang singkong asal Pekalongan, Jawa Tengah, bernama Andi Supriyatin (41 tahun), ditangkap oleh Bareskrim Polri pada Rabu pagi, 28 Oktober 2026
Andi ditangkap di kawasan Benhil (Bendungan Hilir), Jakarta, saat sedang beristirahat setelah melakukan perjalanan dengan bersepeda dari Pekalongan menuju Jakarta. Perjalanan itu dilakukan untuk mengikuti aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Andi diduga mengunggah postingan bernada sarkasme di media sosial yang berisi kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR. Postingan tersebut dikaitkan dengan dugaan tindak pidana penghasutan terhadap penguasa.
Setelah ditahan selama beberapa hari, penahanan Andi resmi ditangguhkan pada Selasa, 3 November 2026. Meski demikian, status hukumnya masih sebagai tersangka dan ia dikenai kewajiban lapor.
Bakul menyan retweeted
Gus Yaqut, menteri agama paling toleran yg (mungkin) juga paling kontroversial.
-
Sebelum jadi Menteri Agama, Gus Yaqut adalah anggota DPR-RI dari PKB. Bukan karena privilege ayahnya K.H. Muhammad Cholil Bisri, ulama sekaligus politisi pendiri PKB, namun karena jauh sebelumnya meniti karir politik dari bawah di DPC PKB hingga jadi bupati di Rembang.
Banyak yg mengatakan, Gus Yaqut mewarisi nilai kemanusiaan, toleransi, serta keteguhan prinsip dalam beragama, berorganisasi, dan berpolitik dari sang ayah. Bisa jadi benar, setidaknya saya melihatnya demikian.
Perjumpaan pertama saya dg Gus Yaqut saat itu di Pondok al Munawwir Krapyak, Oktober 2018, puncak Kirab Satu Negeri. Saya melihat Gus Yaqut sebagai sosok yg berapi-api saat berorasi, apa adanya, dan sangat keras pada prinsip.
Sikap Gus Yaqut yg apa adanya dalam merespon sesuatu ini kadang memang jadi masalah karena midah disalahpahami orang. Apalagi jika kita tinggal di republik yg orangnya lebih mudah untuk memaklumi 'slip of mind' daripada sekedar 'slip of tongue'. Pembelaan Gus Yaqut bersama Ansor-Banser pada saudara sebangsa minoritas dan kebijakannya sebagai Menag soal pengeras suara masjid misalnya, sangat sering dipelintir dan diframing.
Tapi mungkin itulah risiko orang yg memegang dan menjalani prinsip. Dan saya yakin Gus Yaqut sangat paham risiko ini, termasuk saat didakwa melakukan korupsi yg hingga kini tak pernah terbukti. Seperti kata Marcus Garvey, "Jika kamu tidak punya musuh, berarti kamu tidak pernah berjuang untuk sesuatu".
Bakul menyan retweeted
Assalamaulaiakum...
Sampurasun..
Kegiatan dengan Tema "BAKTI UNTUK NEGERI", dengan Berbagi Air Bersih Di Desa Kalisapu Blok Condong Panderesan Kec. Gunungjati Dari PT.DHARMA GROUP & LASKAR AGUNG MACAN ALI
"ANGGAYUWA SIRA MARING KALUHURAN"
Bakul menyan retweeted
Siapa tahu kalian belum tahu, karena saya yakin kasus ini penting untuk pembelajaran hidup. Bahkan kalau kalian tidak peduli pada Gus Yaqut.
Gus Yaqut, mantan Menag RI yang sekarang jadi terdakwa kasus kuota haji, memang pejabat. Wajar kalau banyak orang malas mengikuti sidangnya. Tapi yang sedang diuji di sana adalah cara aparat penegak hukum membuktikan tuduhan korupsi.
Pada sidang 26 Oktober 2026, Pak Dodi Abdul Kadir, kuasa hukum Gus Yaqut, mempersoalkan pertanyaan jaksa kepada ahli. Menurut beliau, pertanyaan itu sudah mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran hukum, padahal ahlinya belum menyampaikan pendapat.
Andaikan Pak Dodi diam saja, mungkin kita tidak sadar bahwa pendapat ahli pun bisa diarahkan lewat cara bertanya. Makanya beliau meminta majelis hakim menguji proses pemeriksaan itu.
Sehari kemudian, Selasa 27 Oktober 2026, jaksa KPK menghadirkan empat ahli auditor BPK. Hasilnya? BPK menyatakan tidak menemukan aliran dana kepada Gus Yaqut.
Padahal, ini ahli yang dihadirkan jaksa sendiri, ya.
Lalu uangnya ke mana?
Menurut keterangan para ahli itu, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan mengalir ke sejumlah pegawai Kementerian Agama, asosiasi penyelenggara haji khusus, dan pihak lainnya.
Nilainya sekitar Rp22,67 miliar pada 2023 dan Rp121,23 miliar pada 2024. Totalnya Rp143,9 miliar.
Gus Yaqut sendiri lalu mempertanyakan dasar hukum dakwaan yang menudingnya memperkaya diri, padahal BPK tidak menemukan aliran dana kepadanya.
Sidangnya masih jalan, dan dugaan penyimpangan pihak-pihak lain juga masih diuji. Tapi kok yang paling disorot justru menteri yang aliran dananya tidak ditemukan?
Kenapa ini penting?
Karena kalau pertanggungjawaban pidana bisa dibangun dari jabatan saja, tanpa bukti uang mengalir, siapa pun yang pernah meneken kebijakan bisa bernasib sama (pejabat atau bukan).
Hari ini (Senin, 16 November 2026), giliran tim kuasa hukum menghadirkan ahli hukum administrasi negara, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Beliau menjelaskan Menteri Agama punya dua fungsi dalam penyelenggaraan haji. Pertama, tugas administratif pemerintahan di bidang haji dan umrah. Kedua, sebagai Amirul Hajj menurut Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019, yaitu menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan haji atas nama negara, di dalam maupun di luar negeri.
Soal kuota tambahan, saya kutip persis dari ucapan beliau di persidangan:
"Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri."
Jadi, kalau kewenangan menetapkan kuota tambahan diakui undang-undang, dan ahli yang kalian hadirkan sendiri menunjuk aliran uangnya ke pihak lain, apa yang sebenarnya mau dibuktikan dari Gus Yaqut?
Bakul menyan retweeted
Kajian eksaminasi kasus Nadiem Makariem di Balai Sidang Djokosoetono, Fakultas Hukum Universitas Indonesi Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hadir sebagai pembicara mengatakan, harus ada evaluasi serius 2 pasal kerugian keuangan negara, karena banyak yang dihukum karena ketidakjelasan APH menggunakan, menafsirkan, memaknai pasal kerugian negara dan niat jahat.
Bakul menyan retweeted
Cak Ukil: Aku koncone Gus Yaqut. Lapo?
#KamiBersamaGusYaqut bukan kami membela koruptor, Gus Yaqut tidak korupsi, blio di Kriminalisasi, bukan kami yg bicara, tp fakta2 persidangannya begitu.
Kami membela sahabat kami, jg membela keadilan utk tetap tegak dijalannya.
Bakul menyan retweeted
Begitu besarnya cinta Beliau kepada Gus Yaqut, Saliiimmmm🙏 #KawalGusYaqut #BebaskanGusYaqut
Bakul menyan retweeted
Setelah menasihati para pegawai PPPK Kemenag yg baru saja diangkat agar bersyukur kepada Allah, Gus Menteri menasihati kami agar segera “menemui” orang tua.
Jika orang tua jauh, beliau minta, “Jangan hanya kirim pesan tertulis. Teleponlah. Jika paketan cukup, video call. Jika orang tua sudah tiada, datangi makamnya”
"Kalimat ini dinyatakan berulang-ulang. Berulang-ulang". Saya yang datang sebagai undangan, tiba-tiba kangen pada ibu. Saya video call ibu. Ketika beliau tanya, ‘ada apa?’, saya katakan, ‘Kulo (saya) kangen ibu’.
Kisah ini dituliskan seorang pegawai Kemenag dalam sebuah postingan, tiga tahun lalu. Kisah tentang Menag Yaqut yg sangat menghormati orang tua, siapapun orangnya. Sangat wajar jika saat penyelenggaraan haji keselamatan jamaah lansia jadi prioritas tertingginya.
Video Gus Yaqut saat menemui ibunda pada saat baru diangkat menteri.
Sumber cerita
facebook.com/100000832235670…
Bakul menyan retweeted
Kasus haji makin kesini makin aneh, padahal berdasar fakta persidangan Gus Yaqut dinyatakan tidak menerima uang sepeserpun dan berdasar fakta persidangan justru Nusron Wahid dan anggota Pansus Haji lah yang menerima uang.
Tapi anehnya Netizen tetap menyalahkan Gus Yaqut dan tidak ada yang minta agar Nusron Wahid segera diproses hukum.
Artinya mereka tidak peduli pemberantasan korupsi, mereka hanya ingin melampiaskan kebenciannya ke Gus Yaqut memanfaatkan kasus kuota haji yang dilakukan oknum² kementerian agama.
Pemberantasan korupsi harus didukung tapi tidak untuk kasus pesanan yang diproses demi kepentingan pribadi.
Bakul menyan retweeted
Nama Nusron Wahid beberapa kali disebut dlm sidang kasus kuota haji, namun hingga kini blm pernah diperiksa oleh KPK.
Kenapa ada perbedaan perlakuan dlm kasus yg sama?
Bahkan 2 anggota Komisi Vlll yg di panggil sbg saksi sampe dua kali mangkir.
Sangat berbeda dgn perlakuan terhadap Gus Yaqut, KPK begitu gercep menetapkan sbg tersangka.
Dan terbukti hampir semua tuduhan yg membuat Gus Yaqut menjadi tersangka dibantah oleh sejumlah saksi dan saksi ahli.
Dakwaan JPU KPK pun dinilai tdk memiliki landasan hukum yg jelas. Tuduhan yg masih berupa asumsi.
Bakul menyan retweeted
Hadir sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus kuota haji tambahan, mantan Ketua BPK periode 2019–2022, Agung Firman Sampurna, menyatakan bahwa pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024 tidak menimbulkan kerugian negara.
Agung menjelaskan bahwa dana penyelenggaraan ibadah haji merupakan kekayaan milik jemaah dan dicatat sebagai dana titipan/kewajiban di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bukan dana APBN.
Mengacu pada Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara harus berupa kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.
Bakul menyan retweeted
TUDUHAN YANG SALAH SEJAK AWAL
Selasa (10/11/2026), mantan Ketua BPK RI 2019 sampai 2022, Agung Firman Sampurna, dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara kuota haji tambahan. Ia dulu memimpin lembaga yang kini laporannya dipakai jaksa untuk menghitung kerugian negara.
Saksi menyatakan sejak awal, "Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara." Ia mengulanginya sekali lagi supaya tidak ada yang salah dengar.
Menurut Agung, sesuatu baru bisa disebut kekayaan negara kalau memiliki empat hal, yaitu objek, pemilik, sumber perolehan yang jelas, dan pencatatan di laporan keuangan. Kuota haji tidak dibeli lewat APBN. Ia alokasi administratif dari pemerintah Arab Saudi berdasarkan perjanjian antarnegara. Dan ia tidak tercatat di laporan Kemenag, laporan BPKH, maupun laporan keuangan pemerintah pusat.
Agung juga menanggapi keuntungan PIHK yang ikut masuk hitungan kerugian. Ia menyebutnya selisih pendapatan dan biaya sebuah badan usaha swasta, ya milik swasta, sehingga negara tidak untung dan tidak rugi karenanya. Untung perusahaan dan rugi negara itu dua barang yang diukur dengan cara yang berbeda. Kerugian negara harus dapat ditunjukkan, yaitu bagian yang berkurang, bentuknya, dan akun tempat pencatatannya. Dana setoran jemaah, menurut Agung, adalah dana titipan yang dikelola BPKH, bukan milik negara.
Meski begitu. Agung sendiri menyebut jual beli kuota bisa saja melawan hukum, dan fee percepatan yang telah diakui dinikmati sejumlah saksi tetap harus diusut sampai tuntas.
Kini, kasus kuota haji tambahan semakin menunjukan tabirnya dari pijakan dakwaan yang kian hari kian goyah.
Pijakan pertama menyangkut aliran uang. Jaksa mendakwa Gus Yaqut memperkaya diri US$271.500, sekitar Rp4,83 miliar, lewat kebijakan pembagian 50:50 kuota haji tambahan. Fakta persidangan mengungkapkan, bahwa empat auditor BPK yang dihadirkan pada 27 Oktober menyatakan tidak menemukan aliran dana ke Gus Yaqut. Sejumlah saksi yang mengaku menerima fee percepatan juga tidak menyebut namanya sebagai penerima baik langsung maupun tidk langsung. Sidang sudah berjalan berbulan-bulan, dan sejauh ini uang itu tidk terbukti mengalir ke tangannya sebagaimana tuduhan awal KPK.
Pijakan kedua menyangkut kerugian negara Rp622 miliar. Dian Puji Nugraha Simatupang dari UI, ahli yang dihadirkan pihak Gus Yaqut, menyebut dana haji berstatus titipan jemaah, tidak tercatat di APBN, dan tidak pernah ditetapkan menteri keuangan sebagai kas negara. Agung menambahkan bahwa kuota haji bukan aset negara dan keuntungan PIHK bukan kerugian negara. Jika definisi itu diterima, hitungan kerugian negara perlu dijelaskan ulang dari awal.
Kedua pijakan itu kini goyah bertemu fakta-fakta di persidangan. Satu karena aliran uangnya tidak ada, satu lagi karena definisinya sejak awal keliru. Lantas, apa lagi yang tersisa dan menjadi dasar penahanan Gus Yaqut?
Bakul menyan retweeted
Fix ya, kuota haji itu bukan instrumen keuangan negara.
Jadi kerugian negara sebesar 622 M dlm kasus dugaan korupsi kuota haji cuma akal"an KPK aja agar terkesan wow kasusnya.
.
Dr. Dian Puji Simatupang, Pakar Hukum Keuangan UI, dihadirkan sbg saksi ahli.
Saksi ahli menyebut ada 3 kategori yg disebut keuangan negara yaitu: dikelola melalui APBN, diatur oleh Menkeu, dan pengelolaannya dibebankan kepada APBN.
Sementara dana haji itu milik jemaah haji yg dikelola oleh BPKH tanpa melibatkan APBN.
Disini Majelis Hakim hrs menguji kembali, apakah kerugian negara sebesar 622 M itu memiliki landasan hukum yg benar, atau asumsi penyidik KPK saja.
Fakta persidangan hrs jadi pertimbangan hakim.
Bakul menyan retweeted
Jangan memaksakan dakwaan tanpa bukti
Tim auditor BPK yang dihadirkan oleh JPU KPK sebagai saksi ahli dalam perkara kuota haji menyampaikan bahwa hasil audit investigasi tidak pernah menemukan aliran dana kepada Gus Yaqut. Ini kesaksian penting dari seluruh rangkaian persidangan yang harus diketahui publik.
Gus Yaqut didakwa oleh KPK menerima uang sebesar USD 271.500 bahkan didakwa merugikan negara dan dituntut untuk mengganti kerugian negara. Dan hingga detik ini tak pernah terbukti sedikitpun, termasuk dalam kesimpulan audit BPK sekalipun. Lalu sebenarnya apa dasar dakwaan yh dibuat KPK?
Jangan sampai opini bergerak liar sementara fakta persidangan justru luput dari perhatian publik. Pemberantasan korupsi bukan sekedar keterampilan menuduh dan mendakwa. Karena semua klaim harus diuji, dicocokkan dg keterangan saksi, dan dihadirkan buktinya.
Dalam perkara Gus Yaqut, terang benderang 4 orang saksi ahli auditor forensik BPK telah menyatakan tak ada aliran dana ke Gus Yaqut. Harusnya KPK introspeksi, beginilah akibatnya jika konstruksi perkara didasarkan pada opini dan asumsi. Prof Romli bahkan sampai mewanti-wanti di dalam sidang, audit bisa batal jika sampai dilakukan secara curang. Jangan mengada-adakan bukti jika memang tidak ada.





















