Penyataan “pakar saking pinternya jadi goblok” pada acara HUT PAN kemarin menuai reaksi yang keras dari banyak pihak, termasuk saya karena statement menurutku tidak pantas dilontarkan oleh seorang presiden. Dan entah kenapa, saya selalu merasa kesal ketika Prabowo berada di atas podium dan melakukan pidato. Kenapa? Karena saya selalu menerka, “kalimat apa lagi yang akan diucapkan oleh Prabowo, yang pada akhirnya akan membuat gaduh?” Namun, di sela sakit hati yang saya rasakan karena pernyataan itu, saya juga tertarik untuk menyelami karakteristik kepemimpinan Prabowo Subianto yang menurut saya sangat populis. Esai ini lumayan panjang karena lebih dari 1.700 kata, namun tulisan ini menurut saya cukup untuk memahami karakter Prabowo sehingga kita jadi lebih tahu dan paham dengan apa yang akan kita lakukan jika kakek itu melakukan hal yang sama lagi di lain waktu. Populisme ala Prabowo Subianto Mede & Schafer (2020) dalam Public Understanding of Science membedakan dua klaim yang direbut dari ilmuwan, yaitu kedaulatan memutuskan (decision-making sovereignty) dan kedaulatan berbicara benar (truth-speaking sovereignty). Kedua hal itu, merupakan konsep inti yang membentuk teori populisme terkait sains (science-related populism). Kedaulatan memutuskan dalam konteks sains merujuk pada hak dan otoritas penuh untuk menentukan arah kebijakan, agenda riset, penggunaan anggaran, serta regulasi ilmiah. Dalam perspektif populisme, kaum populis (sebut saja Prabowo Subianto) menilai bahwa para ilmuwan bekerja "di balik pintu tertutup" (ivory tower) tanpa adanya pengawasan publik, di mana mereka menuntut agar kedaulatan ini dikembalikan kepada rakyat. Menurut dia, masyarakat bawahlah yang seharusnya menentukan nilai maupun manfaat dari program pirotitas pemerintah, bukan pakar dan akademisi yang dibilang “sok tau” olehnya. Sedangkan kedaulatan berbicara benar, merujuk pada hak eksklusif untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai "pengetahuan yang valid" atau mengklaim suatu kebenaran (truth claims) tentang “realita di lapangan”. Kaum populis menantang klaim kebenaran tersebut, karena mereka menganggap klaim superioritas ilmu pengetahuan sebagai bentuk arogansi elite akademik yang mengesampingkan pengalaman sehari-hari, kearifan lokal, intuisi (gut feelings), dan akal sehat (common sense) rakyat biasa. Dalam pandangan ini, klaim kebenaran dari seorang ahli tidak boleh dinilai lebih tinggi daripada pandangan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat umum (yang menilai bahwa program MBG bermanfaat). Tantangan terhadap kedua kedaulatan ini sering kali memicu penolakan massal terhadap konsensus ilmiah, seperti dalam isu perubahan iklim, program vaksinasi, atau kebijakan kesehatan publik, di mana kebijakan para pakar dianggap mengabaikan suara dan hak-hak dasar masyarakat umum (misalnya narasi “demi kebaikan bersama”). -Sebuah Esai-

Lagian lu tuh aneh sebagai BEM UI, kenapa? Masa bandingin gaji dosen/guru di sini dan di sana? Ya kalo mau gaji guru/dosen di sini setara dengan Perancis, biaya hidup di sini bakal sama mahalnya dengan yang ada di Perancis. Ini gue bukan belain wowok ya, gue ngomong berdasarkan ilmu yang gue dapet pas dulu jadi mahasiswa ekonomi manajemen. Kalian amtin gak sih? Tiap tahun ada kenaikan gaji tapi tiap tahun harga2 pada ikutan naik juga. So, daripada sibuk bandingin negara maju dan berkembang, mending fokus ke ketimpangan sosial. Lu semua ga marah apa liat segelintir orang yang kekayaannya sangat banyak? Ayoooooo, dorong pemerintah biar berani naikin pajak individu segelintir orang itu.

Kalo mau rusuh kek Perancis, jangan pake identitas mahasiswa. Massa yang menjarah di sana itu di luar aksi damai. Kelen pernah liat ibu2 renta pake hijab yang menghalau penjarah sendirian? Kalo gak ada kata2 "jangan dia wanita tua sendirian (kurleb begitu)" dari sesama massa, tuh tokok dah dijarah.

Another plot twist🤣

TOLOL. Iya, kelen yang euforia dan mendukung bahkan mau ikutan donasi soal ide itu TOLOL. Ya lu lu semua bisa mikir ga? Korporasi MY dan SG itu pemilik konsensi legal yang lahan terbakarnya paling luas (baca: melebihi lahan warlok/petani sawit kecil). Diperkuat oleh data WALHI dan Greenpeace rilis investigas, yang sebelumnya pemerintah indo dah ngasih clue. Kemudian di MY terjadi aksi unjuk rasa, yang meminta pemerintah MY buat ngasih sanksi korporasi MY yang bakar lahan di Kalimantan. Gak lama, pemerintah SG ngumumin bakal nindak perusahaan mereka yang juga ikutan bakar lahan. Terus tbtb MSCI mau jadiin IHSG di Standalone, menurut kelen semua kejadian itu normal? Ya walaupun emang ada beberapa saham lokal yang digoreng, dan itu selalu dijadiin senjata oleh MSCI. Ketika Kapolri udah berani speak up bahwa korporasi ASING ikut andil dalam karhutla, ketika ada upaya penindakan dari pemerintah, kelen malah bikin GERAKAN TOLOL kek gini. Aduhhh, dah ah sampe sini aja bacotan gue. Ntar dibilang bakar jembatan lagi🤣

Emang pada tolol rakyatnya prabowo ini🤣berak banget anjir

Gpp dibilang tolol karna gue rasionalis milih golput. Lagian, gue golput juga masih demen ngasih kritik dan saran🤣

Berak banget denger omongan politis arnold🤣

Jujur gue kesel banget sama PRABOWO, dan kata gue mah kalo sampe disetujui oleh DPR ya DUNGU maksimal. Kalo definisi korupsi mau diubah, gunanya RUU Perampasan Aset apa? Uang hasil korupsi kan bisa dipake buat pencucian uang, dan ketika definisi korupsi diubah, RUUnya bakal batal dong? Mau ngikutin definisi internasional? Itu si LUTUNG ngasih tau juga gak bahwa perubahan definisi ini bukan sekadar “penyesuaian standar internasional”, karena UNCAC sendiri mencakup lebih dari sekadar penyuapan (ada embezzlement, abuse of functions, illicit enrichment, dll.) Masalahnya tuh penghapusan atau pelonggaran unsur kerugian negara di Pasal 2 dan 3 UU Tipikor adalah perubahan politik hukum yang signifikan, bukan teknis belaka. Masyarakat sipil harus kompak menolak karena ini masih berupa usulan, dan presiden gak bisa secara sepihak merunah sebuah DEFINISI. Lagian ngapain sih prabowo dengerin bacotan si lutung?

Padahal waktu dia post soal KS yang pelakunya orang Depok (kalo ga salah inget), gue komen "gue angkut" dan ga lama pelaku KS yang dibebasin dijemput paksa sama isilop🤣 Buset ternyata gue sebagai laki ancaman buat dia🗿

Ini kalo gue bookmark, terus liat video ini lewat bookmark, lalu scroll ke bawah pasti isinya video bokep lagi🤤

Gak perlu nebak dari ormas mana kan?

Bener. Biaya buat hidup makin mahal. Makanya gaji itu harus selalu naik. Eh tapi. Kalo gaji naik maka harga2 juga ikutan naik. Gimana dong? Tauk ah pusing. Bukan tugas gue juga buat ngasih solusi.

Sejak ada feminazi jadi ribet banget anjir apa2 catcalling🤣

Kalian tau gak apa yang lebih gila dari kasus ini? Yaitu fakta bahwa sistem hukum di negara ini tidak mewajibkan nominal minimal bagi pelaku perundungan. Di mana jika pelakunya di bawah umur, orangtua pelaku dikenakan sanksi perdata TAPI tidak disebutkan nominal minimal yang harus dibayarkan. Jika kasus ini dilakukan oleh orang dewasa dan korbannya meninggal dunia, sanksi perdata maksimal 3 miliar rupiah. Tapi jika pelakunya di bawah 14 tahun? Kelen ngasih duit 5.000 rupiah ke keluarga korban pun gak jadi masalah! Saran saya @SuyudiArioSeto harus ada revisi di KUHP dan UU SPPA seperti yang baru-baru ini terjadi di Malaysia: ortu yang mengabaikan sanksi perdata selama 30 hari maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 2 tahun. Nah PR-nya, besaran minimal nominalnya berapa? Kalo cuma 100 ribu, fiks bubar aja nih negara tai.

UU-nya yang harus direvisi karena saat ini perundungan semakin parah, terlebih di zaman serba canggih (dan medsos) ini yang membuat anak-anak memiliki akses yang lebih luas. Penyandang disabilitas di Indonesia tuh sering dapat diskriminasi, masa harus dapat perlakuan yang berujung kematian juga?

Jadi takut kalo nyapa orang ga dikenal di tempat umum, biasanya sih gue pura2 sok ramah di tempat kek stasiun kereta. Takut dikira catcalling🗿