Pinned Tweet
Selamat Pagi
โJika Anda memiliki kemampuan untuk gemetar karena marah setiap kali ketidakadilan terjadi di dunia, maka kita adalah kawan.โ
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
Gibran Rakabuming Raka telah mengencingi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
@officialMKRI
@MahkamahAgung
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
Menurut saya,pengacara Roy Suryo ini sudah sangat keterlaluan sekali, menyuruh Jokowi mengingat satu peristiwa yg tak pernah dilakukannya.
Mengarang sesuatu dalam waktu yg singkat itu susah ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
Fokus ke orang yg berkepala botak disamping kiri Jokowi.
Saya yakin dia bukan golongan termul.
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐? ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐? ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐!!
๐๐ข๐๐ฉ๐ ๐๐ง๐ ๐๐๐๐ซ ๐๐๐ฌ๐ข๐ฅ-๐๐๐ฌ๐ข๐ฅ ๐๐๐ง๐ฒ๐๐๐๐ฉ๐๐ง?!
Penasihat Senior Lab 45 sekaligus mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, menilai pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan DPR yang menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai end user penyadapan Presiden Prabowo Subianto merupakan pernyataan politik dalam forum politik yang masih perlu diuji silang melalui pembuktian teknis dan hukum.
Dalam analisisnya di KompasTV, Andi Widjajanto menguraikan empat dimensi krusial di balik pengungkapan konstruksi perkara penyadapan ilegal dan dugaan makar tersebut:
1. Makna End User dan Alur Distribusi Data: Secara prosedural dalam pengadaan teknologi intelijen luar negeri, pimpinan tertinggi institusi memang tercatat sebagai penandatangan end-user agreement. Namun dalam konteks penyidikan pidana, pembuktian harus mendalami siapa pihak yang memerintahkan penyadapan ilegal serta ke mana saja sebaran informasi hasil sadapan itu dialirkan.
2. Celah Operator Lapangan dan Karakter Institusi: Daftar tersangka saat ini masih berada di jajaran perwira tinggi (bintang empat hingga bintang satu), sementara eksekusi teknis penyadapan di lapangan lazimnya dijalankan oleh level operator atau perwira muda. Selain itu, merujuk kajian kudeta secara global, institusi berkarakter kepolisian nyaris tidak pernah menjadi aktor utama gerakan makar, sehingga pendalaman motif dan aktor lain di luar struktur tersebut menjadi sangat penting.
3. Strategi Containment untuk Meredam Suhu Politik: Pembatasan pengungkapan jaringan tersangka sementara waktu di lingkaran internal Listyo Sigit dinilai sebagai langkah terukur untuk mengendalikan eskalasi politik nasional. Di tengah memanasnya situasi akibat dua isu besar skandal penyadapan dan pengunduran diri Wakil Presiden pembukaan aktor politik lain secara terburu-buru berisiko memicu guncangan politik yang lebih luas.
4. Protokol Ketat Paspampres dan Indikasi Orang Dalam (Mole): Mengingat penyadapan diduga berlangsung sejak awal pemerintahan bahkan mundur ke masa Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, aktivitas ini berhadapan langsung dengan sterilisasi ketat Paspampres Grup A. Lolosnya penyadapan dari deteksi anti-sadap Paspampres mengarah pada dua kemungkinan: penggunaan teknologi yang melampaui sistem anti-sadap kepresidenan, atau keterlibatan orang dalam (mole) di lingkar terdekat Presiden di mana opsi kedua jauh lebih mudah dilakukan, meski hingga kini belum ada pihak dari ring nol Istana yang dijerat hukum.
Pembuktian menyeluruh dalam sidang kode etik kepolisian maupun proses peradilan pidana ke depan akan menjadi kunci untuk mengonfirmasi seluruh fakta teknis di balik dugaan penyadapan dan konstruksi pasal makar ini.
.
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
Dari sekian banyaknya ulasan, inilah yg terbaik, jelas dan terarah menyentuh pada sebuah problem yg ada.
Semoga Bung Ade Cs tercerahkan.
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
ESTAMOS VIVENDO UM PERรODO EM QUE A PESSOA INTELIGENTE PRECISA PERMANECER EM SILรNCIO PARA NรO OFENDER OS IGNORANTES.
Lalu kapan mereka bertengkar membahas kebutuhan dasar dan nasib rakyat yg semakin terjepit, atau mungkin jg Para bajer dan pendukung setianya ??
Oh mungkin Tak akan pernah !
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
Karma tidak punya GPS tapi tidak akan salah alamat
Peristiwa yang kini dialami Gibran adalah buah dari ambisi bapaknya, mantan presiden Jokowi.
#Kolom
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
Dr. Sobary.
Budayawan dan Pengamat Politik.
Wapres Gibran mundur. Indonesia bersuka cita.
Akhirnya terjadi Pengangguran masal terhadap :
1. Jokowi & Gibran.
2. Termul2 Jokoisme.
3. Gibranisasi.
4. Militan Gibran.
Sumpah Rakyat untuk mengadili :
Jokowi dan Gibran.
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
Fokus pada: Polisi wajib bersihโ, panggung politik juga harus bersihโ!
Biarkan hukum memproses kekacauan di tubuh Polri.
Namun, gerakan di DPR utk menuntaskan masalah Gibran secara politik harus terus dilanjutkan karena sudah terbukti tidak memenuhi syarat. #BersihBersihNegara
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
" NEGARA BERTINDAK TEGAS "
Gurita Bisnis NIKEL lLEGAK Menguasai 1/3 Pasar Domestik Resmi DISITA oleh SATGAS PKH Dibawah Komando Menhan Syafrie S.
Stlh Menyapu Bersih MAFIA TIMAH.
Oprs RAKSASA ini Berhasil Meruntuhkn Jaringan LSP dn Memutus Mata Rantai
" Geng SOLO "
Gibran Rakabuming mundur dari jabatan wakil presiden, hari ini, Rabu (11/11/2026). Hal tersebut konfirmasi oleh Ketum Projo Budi Arie Setiadi.
"[Gibran mundur] betul," kata Budi saat dikonfirmasi.
Ia juga membenarkan bahwa penyampaian surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma.
"[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.
๐ธ: Dok. Reuters.
โ
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.โ
๐: breakingnews | newsupdate | update | news | oneliner | keepme | R176 | E053 | E070 | E099
#bicarafaktalewatberita #kumparan
Analisis politik yang sangat tajam dan presisi dari Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan: Dukungan Politik terhadap Gibran di Parlemen Resmi AMBRUK! Tidak Ada Satu Pun Fraksi di DPR RI yang Menyatakan Menolak Pemakzulan.
Bedah kalkulasi politik Jayadi Hanan atas percepatan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Senayan ;
1. Eskalasi Masif 5 Fraksi (PDIP, PKS, Golkar, PAN, PKB + NasDem): Gelombang usulan dari penyelidikan (Hak Angket) kini melompat langsung ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Alasannya rasional: Fakta hukum pencabutan Surat Penyetaraan oleh MA dan ketiadaan ijazah SMA oleh MK sudah sangat benderang, sehingga tak ada lagi yang perlu diselidiki.
2. Ketiadaan Benteng Pertahanan Politik: Gibran dan PSI tidak memiliki akar fraksi atau representasi di parlemen. Peta politik membuktikan koalisi pemerintah adalah milik Presiden Prabowo Subianto, dan tidak ada satu pun partai parlemen yang mau mengorbankan legitimasi negara demi membentengi pejabat cacat berkas.
3. Mekanisme HMP Berjalan Mulus & Cepat: Syarat HMP hanya membutuhkan pengusulan 25 anggota dewan dan kuorum 2/3 paripurna. Dengan tiadanya penolakan dari fraksi mana pun (termasuk Gerindra yang wait and see mengikuti kehendak mayoritas), jalan menuju persidangan konstitusi MK dan pemakzulan di MPR tinggal menghitung hari.
Klaim dukungan politik yang selama ini diagung-agungkan kubu Gibran terbukti menjadi "rumah kertas" yang roboh disapu vonis dua lembaga peradilan tertinggi (MK & MA).
DPR RI kini memegang amunisi penuh. Jalankan Pasal 7A UUD 1945 (Impeachment) via HMP tanpa menunda waktu lagi demi menyelamatkan muruah tata negara Republik Indonesia.
.
JP ๐ฎ๐ฉ retweeted
Apapun yg terjadi pada wapres gibran, mengundurkan diri atau di impeachment. Kita patut dan harus berterimakasih kepada Prof Denny @dennyindrayana




















