Louis Timotius

UANG HARAM KINI NAIK KELAS DPR baru saja meresmikan gedung finansial paling mewah di Asia Tenggara. Yang mereka nggak bilang di depan kamera: gedung ini juga ruang ganti buat duit kotor pindah baju. 21 Juli 2026, UU PFII disahkan. 10 bab, 73 pasal, dibahas cuma 19 hari dari rapat kerja pertama sampai palu diketok. Secepat itu kita bikin "pusat finansial internasional." Secepat itu juga celahnya nggak sempat ditambal. PFII bukan sekadar gedung. Ini yurisdiksi sendiri: bebas pakai bahasa asing, bebas keluar-masuk valas, pengadilan sendiri, dan pengecualian dari sejumlah UU yang berlaku buat kita-kita di luar sana. Di dalam kawasan ini, hukum Indonesia yang biasa itu jadi opsional. Salah satu andalan PFII: skema family office. Tempat orang superkaya "menitipkan" kekayaan mereka. Kadin senang. Investor dijanjikan karpet merah. Tapi nggak ada yang tanya keras-keras: karpet merah ini nyapu masuk, atau nyapu keluar bukti? Sekarang sambungkan ke Pasal 50A UU P2SK, yang lahir duluan sebagai fondasi PFII ini. Pasal ini kasih Patriot Bond & Merah Putih Bond (obligasi Danantara) jaminan negara: kebal tuntutan pidana umum, pidana khusus, pidana pajak, DAN gugatan perdata. Belum selesai. Ayat berikutnya bilang: data transaksi pembelian obligasi ini nggak bisa dipakai jadi dasar pajak, apalagi bukti di pengadilan. Menkeu sendiri sudah bilang di depan wartawan: pemerintah nggak akan menelusuri dari mana asal dana yang masuk. Bandingkan sama Tax Amnesty 2016 & 2022. Program itu aja masih wajib kalian buka data aset. Ini nggak. Nggak perlu declare, nggak bisa dilacak, nggak bisa dituntut. Lebih longgar dari amnesti pajak paling kontroversial dalam sejarah fiskal kita.