زهرا مصطفوی

Pernyataan tegas Fraksi PKB di Komisi II DPR RI (Muhammad Khozin) makin memperjelas arah angin politik: Putusan MA yang membatalkan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran adalah rujukan mendasar untuk menentukan langkah politik DPR. Dua poin krusial yang ditegaskan PKB : 1. Dua Lembaga Peradilan Mengunci Cacat Syarat: Pertimbangan Hukum MK (ketiadaan ijazah SMA) + Putusan MA (Suket batal demi hukum) menjadi dasar substansial & legitimasi kuat bagi DPR untuk bersikap. 2. Kajian Aspirasi Masyarakat Sipil: PKB berkomitmen menindaklanjuti konkret tuntutan koalisi masyarakat sipil pasca-putusan MA ini. Komunikasi lintas fraksi di Senayan makin masif. Ketika MA menyatakan surat penyetaraannya tidak sah, pilar legalitas pencalonan Gibran resmi roboh total. cnnindonesia.com/nasional/20…

1) Sebagai seorang politisi yg waras apalagi berlatarbelakang hukum, sulit rasanya saat ini untuk diam apalagi tidak memberikan pendapat apapun, pasca keluarnya putusan MA. Apalagi ditengah banyaknya teman-teman yang bertanya, termasuk rekan-rekan media. 2) Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam — walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam — masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: “belum ditemukan atau tidak ditemukan”. Beda dengan putusan MA ini, dimana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: “tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan”. 3) Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM — bahkan lebih jauh lagi di point 3: hakim memerintahkan untuk DIMUSNAHKAN — maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi mas Gibran saat ini selaku Wapres — mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD — SUDAH TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT. 4) Jika “letterlijk” mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status mas Gibran saat ini TIDAK LAGI SAH dan BATAL DEMI HUKUM sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk DIMUSNAHKAN. 5) Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal 2: mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang “memundurkan” beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD. 6) Kalau perkara Pidana itu eksekutornya Jaksa, Perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan — jika orangnya tidak mau mundur sendiri — maka DPR cq MPR lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekedar berhenti diatas kertas saja. 7) Apakah perkara ini akan lanjut ke “eksekusi” politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para “dewa-dewa” yang maqomnya ada di “langitan”. Untuk kita yang levelnya masih di “daratan” baru bisa sekedar memberi pendapat hukum saja. Demikian sedikit pendapat saya, untuk teman-teman dan rekan media yang sejak semalam bertanya soal ini. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, berdasarkan sumber hukum putusan MA yang baru saja keluar. Hormat saya, Jansen Sitindaon

Mereka adalah artis-artis Jokower 24 karat.

Ini bukan politik praktis. Ini ketetapan hukum. Mundur atau dimakzulkan.