:)

Tulung paklik'e sopo iki ucul🤣

Investor BukaLapak, Komisaris-Investor Gojek, Direktur Toba. Semua pada saat ia menjabat Komisaris BEI, dan di masanya juga, terbit aturan yang memungkinkan GOTO dan BUKA melantai di bursa meski masih merugi. Alasannya waktu itu: demi mendukung perusahaan teknologi Indonesia.

Kalo gue jadi diplomat negara mana pun akan mikir2 buat ngajak ketemu duluan abis ini, nanti dibilang mohon2 lagi wkwkw

Dalam akuntansi, kepemilikan saham >20% masuk kriteria 'pengaruh signifikan'. Dalam perpajakan, kepemilikan >25% masuk 'hubungan istimewa'. Jd klo ada org pegang 27.5% saham prusahaan sekuritas maka betul itu minoritas, tp gk tepat klo itu dianggap investasi pasif. FYI ya guys

Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan bertemu dari Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Menteri Luar Negeri Vivian dan Wamenlu Singapura diketahui mendadak tiba di Jakarta sejak selasa pagi kemarin dan mengirimkan permohonan bertemu dengan Kepala Negara. Pertemuan berlangsung secara tertutup di hambalang sore tadi.

Respond pak Pandu Sjahrir atas artikel Bloomberg yang menyatakan ada keterkaitan dirinya dengan salah satu sekuritas yang dijatuhi sanksi OJK.

This may be a joke tapi beneran terjadi berupa franchise bakso solo samrat dari manado yang juga jualan es pisang hijau asal makassar.

Bloomberg: CIO Danantara, Pandu Sjahrir, secara tidak langsung pegang 27.5% saham di Supra Sekuritas (SS), yg baru saja disanksi OJK terkait dugaan manipulasi pasar. Berdasarkan data dari Stockbit, Top net buy SS tahun ini adalah saham DSSA, CUAN, dan BUMI. MSCI: 😭

Peraturan BP BUMN No. 1 Tahun 2026 tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset BUMN akhirnya terbit. Aturan ini juga mengatur cut loss. Aturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) PP 38/2026, yang memerintahkan Kepala BP BUMN menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN setelah mendapat persetujuan Presiden. Aturan ini sudah lama ditunggu oleh BUMN dan anak usahanya yang sedang menjalani streamlining. Cakupannya kini tidak lagi terbatas pada aktiva tetap, tetapi juga piutang dan aset lain, dengan kriteria yang lebih jelas dan alur persetujuan per organ. Satu hal yang perlu diingat: piutang yang dihapusbukukan tidak berarti hak tagihnya hilang. Bagian yang menurut saya paling penting adalah cut loss. Pasal 50 memberi dasar bagi BUMN untuk menghapusbukukan aset di bawah nilai tercatat, baik dengan maupun tanpa pelepasan aset, dan/atau tidak lagi menagih piutang yang sudah dihapusbukukan, untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Syaratnya: ada analisis memadai yang menunjukkan kerugian akan lebih besar jika cut loss tidak dilakukan, penurunan nilai bukan karena kesalahan atau kelalaian, dan tidak ada benturan kepentingan. Ketiganya dinilai oleh konsultan independen atau lembaga pemerintah. Kerugian akibat cut loss dinyatakan sebagai kerugian BUMN, dan tindakan cut loss tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang tidak ada kesalahan atau kelalaian, dilakukan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan tanpa keuntungan pribadi. Artinya, direksi kini punya pijakan hukum yang lebih jelas untuk mengambil keputusan bisnis yang rasional. Namun perlindungan ini bersyarat dan diatur di tingkat peraturan badan, jadi dokumentasi analisis dan penilaian independen menjadi kunci jika keputusan itu kelak dipersoalkan.