Gendeng. Apa kapasitas seorang Seskab untuk bisa melakukan sidak? Lu tuh cuma urus administrasi dan kerjaan di belakang meja saja. Ini jelas sudah melampaui wewenang. Lu kebelet mau jadi Wakil Presiden? Bilang aja, gak usah malu-malu.

wakaka perkara ngucapin selamat dibilang carmuk..ngucapin selamat mah udah biasa di dunia kerja ato profesional.. gak yg langsung tiba2 ntar ada yg catat absen satu2 yg ngasi selamat ntar dapat posisi wakakak 😂🤭

PEMERINTAH BERENCANA AKAN GANTIKAN NIK DENGAN PROGRAM BARU YAITU SINGLE IDENTIFY katanya ini sama kayak sistem di banyak negara maju, tujuannya biar layanan publik lebih gampang dan perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran caranya, sistem informasi administrasi kependudukan atau siak bakal diperkuat. data antar kementerian dan lembaga bakal nyambung satu sama lain, dengan pertukaran data yang distandarkan klaim manfaatnya, warga gak perlu lagi verifikasi identitas berulang di tiap instansi, prosedur lebih simpel, duplikasi data berkurang, dan kepastian identitas makin kuat bima arya juga bilang pemerintah tetap mengutamakan perlindungan data pribadi. katanya batas kewenangan pemakaian sistem, pengamanan sistem, dan pembatasan pemanfaatan jadi isu utama yang diperhatikan di ruu ini soal proses, ruu ini udah dibahas 1.027 dim bareng tujuh kementerian dan lembaga selama 13 sampai 20 oktober 2026. dokumennya bakal diserahkan ke mensesneg prasetyo hadi, diajukan ke presiden prabowo, lalu diserahkan resmi ke ketua dpr paling lambat 8 november 2026 nah sekarang bagian pedesnya, ini murni opini ya satu nomor buat semua urusan itu enak kalau sistemnya aman. tapi kalau bocor, yang bocor bukan cuma satu data, tapi kunci ke semua data kita sekaligus, dari bansos, pajak, kesehatan sampai bank. kita udah sering dengar data dibobol, jadi wajar kalau orang nanya, yakin sistemnya sekuat itu terus janji "perlindungan data pribadi jadi atensi" itu terdengar manis, tapi atensi itu bukan jaminan. publik butuh pasal yang jelas, siapa boleh akses apa, sanksinya apa kalau disalahgunakan, dan siapa yang tanggung jawab kalau bocor yang juga bikin mikir, ini nyambung sama berita bansos digital tadi. kalau semua data dipusatkan, warga yang gak punya hp atau gak paham digital bisa makin tertinggal, dan kalau datanya salah satu kali, bisa salah di semua layanan sekaligus tapi biar adil, satu identitas memang bisa mengurangi ribet urus dokumen dan mencegah data ganda penerima bantuan, dan pemerintah bilang soal privasi sudah dipikirkan. ini juga masih rancangan, belum jadi undang-undang, jadi masih ada waktu publik ngasih masukan jadi menurut kamu gimana guys, satu nik buat semua layanan itu bikin hidup lebih praktis atau malah risiko besar kalau datanya bocor??

salahnya dimana gw tanya?