Saito

Kalau ada orang yang make atribut polisi padahal bukan polisi kalian dengan gampangnya ciduk ya dan mempermalukan orangnya lagi. Kalau main make atribut mahasiswa, kalian cuman sekadar minta maaf aja @Poldametrojaya_ ?👏👏

Ini duit yang rencana dibagikan ke warga dari Polisi sumbernya dari mana? Anggarannya dari mana?? @DivHumas_Polri

Fyi kejadian gini ini udah ada di tahun 90an yang berakhir pecah 98. Dari PP sampe Kamra, nyatanya berakhir jadi pecundang sejarah. Polanya berulang, dan teman2 tetap suarakan kebenaran.

Gw kayak pernah liat, tapi di mana ya? 🤔

Ikutin aja juga tu Netanyahu

Romanticization of poverty, fetishnya sebagian besar orang Indonesia.

Tak totok loh kamu

anjir opung wkwkw

Argumen yang menarik. Oiya sebelumnya posisi saya adalah diskusi ya, keluarkan dari yang bisanya cuman maki-maki, pun kalau saya salah data dsb saya welcome aja. Oke, tapi saya rasa kita sedang membicarakan dua persoalan yang berbeda. Kamu berbicara tentang apa yang sedang dibangun pemerintah untuk masa depan (investasi yang bagus), sementara saya mempertanyakan bagaimana masyarakat bertahan menghadapi tekanan biaya hidup hari ini sesuai OP kamu. Keduanya penting, tetapi yang satu tidak otomatis menjawab yang lain. Pertama, Indonesia yang lebih baik versi saya bukan sekadar collective income naik secara nominal. Yang kita butuhkan adalah peningkatan real purchasing power. Sebab kenaikan pendapatan tidak banyak berarti kalau biaya hidup menggerus sebagian besar hasilnya. Oke masih dengan BPS. BPS mencatat rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2026 sekitar 3,29 juta/bulan. Sementara September 2026, inflasi tahunan mencapai 3,28%, inflasi kelompok pangan bergejolak 5,03%, dan kelompok makanan, minuman, serta tembakau di angka 4,37%. Tentu angka tersebut nggak otomatis membuktikan upah riil semua pekerja menurun. Tetapi cukup untuk menjelaskan mengapa tekanan biaya hidup tidak bisa dianggap remeh buat saya. Dengan pendapatan 4 jutaan yg dr BPS bahkan rata-rata di 3jutaan, orang tidak hanya membeli beras dan ayam, Kak. Mereka membayar tempat tinggal, transportasi, listrik, air, komunikasi, dan kebutuhan keluarga. Itulah mengapa persoalannya bukan sekadar harga pangan stabil atau tidak, tetapi berapa banyak pendapatan yang tersisa setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kedua, soal kualitas SDM kita yang rendah di mata employer. Saya tidak menyangkal persoalan produktivitas dan keterampilan. Tetapi menganggap rendahnya upah semata-mata karena rendahnya kualitas pekerja adalah penyederhanaan ekonomi yang cukup serius. Wages are not determined by individual skills alone, right?. Ada struktur industri, investasi teknologi, produktivitas modal, permintaan tenaga kerja, hingga bargaining power pekerja. Bahkan pekerja berketerampilan tinggi pun tidak otomatis mendapat upah layak kalau perekonomian tidak cukup menyediakan pekerjaan bernilai tambah tinggi. Dan bukankah kualitas SDM itu sendiri merupakan hasil dari kebijakan pembangunan selama puluhan tahun? Kalau hasilnya belum memuaskan, seharusnya itu menjadi alasan mengevaluasi struktur ekonomi dan institusi kita, bukan sekadar menyalahkan valuasi pekerja. Ketiga, saya tidak keberatan mengapresiasi program pendidikan Prabowo kok. Kenaikan kesejahteraan guru, SR, dan inisiatif pendidikan lainnya tentu patut sy nilai secara objektif. Kalau baik, katakan baik. Tetapi policy output is not the same as policy outcome. 175 sekolah beroperasi, misalnya, adalah capaian implementasi. Keberhasilan pembangunan SDM baru bisa dinilai dari kualitas pembelajaran, mobilitas sosial, produktivitas lulusan, dan kemampuan mereka memperoleh pekerjaan layak. Program yang berjalan bukan berarti program sudah berhasil mencapai tujuan akhirnya. Dan kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti kita menolak programnya, bagi saya. Keempat, kamu bilang MBG tidak ada urusannya dengan SDM karena ditujukan untuk menggerakkan sektor pertanian. Saya justru kurang sepakat. Nutrisi merupakan bagian fundamental dari pembangunan human capital (itu kalau proses MBGnya bener). Kalau MBG juga menggerakkan permintaan produk pertanian lokal, itu bisa menjadi manfaat tambahan. Tetapi klaim manfaat tetap harus diuji dengan hasil, ketepatan sasaran, dan efektivitas penggunaan anggaran. Kelima, soal startup bubble dan saya tambahkan AI. Saya sepakat dunia kerja sedang berubah. Tetapi justru itu memperkuat urgensi pemerintah membangun ekonomi yang tidak selamanya bergantung pada tenaga kerja murah. If cheap labor remains our main competitive advantage, we have a development problem, not merely a skills problem. Pendidikan tanpa industrial upgrading berisiko menghasilkan pekerja terdidik yang tidak terserap secara optimal. Sebaliknya, industrialisasi tanpa pengembangan SDM juga akan membatasi produktivitas. Keduanya harus berjalan bersama. Keenam, soal underinvoicing, transfer pricing, dan GDP per kapita. Penertiban kebocoran penerimaan negara tentu penting. Tetapi perlu dibedakan antara GDP per capita, government revenue, dan disposable income rumah tangga. Meningkatnya penerimaan negara tidak otomatis meningkatkan pendapatan pekerja. GDP per kapita yang meningkat juga tidak otomatis berarti distribusi kesejahteraan membaik. Di situlah pentingnya menilai bagaimana kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi layanan publik, pekerjaan produktif, dan peningkatan pendapatan riil masyarakat. Kalau di sini gagal terlebih bukan main meritokrasi kenyataannya, tapi transaksi politik shg layak demo itu muncul. Terakhir saya tambahkan, mungkin gak ada kok yang menuntut seluruh persoalan struktural Indonesia selesai dalam dua tahun. Itu argumen yang kamu bangun sendiri, bukan tuntutan saya dan mungkin lainnya. Saya paham pembangunan membutuhkan waktu. Tetapi masyarakat juga tidak bisa menunda kebutuhan makan, membayar kontrakan, atau ongkos transportasi sambil menunggu investasi pendidikan menghasilkan dampak sepuluh tahun lagi. Long-term development cannot become an excuse for short-term economic hardship. Dan soal dugaan korupsi, deforestasi, atau persoalan oligarki, kalau memang ada tindakan hukum yang berjalan, tentu harus kita lihat berdasarkan bukti dan prosesnya. Tetapi proses hukum terhadap satu pihak tidak otomatis menjawab seluruh kritik atas tata kelola pemerintah. Saya tidak sedang mengatakan seluruh kebijakan pemerintah gagal. Saya juga tidak sedang membandingkan siapa presiden paling berjasa. Saya sedang mempertanyakan apakah kebijakan ekonomi hari ini cukup melindungi daya beli masyarakat, sambil membangun fondasi produktivitas untuk masa depan, terlebih adanya tantangan geopolitik yang memanas. Kita boleh mengapresiasi pemerintah tanpa harus menjadi pembelanya dalam setiap persoalan, IMO. Dan kita boleh mengkritik pemerintah tanpa harus menafikan setiap pencapaiannya. Accountability is not hostility. Criticism is not impatience. Karena pada akhirnya, Kak, rakyat tidak hidup dari jumlah program yang diumumkan. Mereka hidup dari pendapatan yang benar-benar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan SDM adalah investasi masa depan. Tetapi keterjangkauan hidup adalah tanggung jawab hari ini. Mengapa keduanya harus dipertentangkan?

Nah kalau gitu kenapa gak langsung kita naikin aja pak dari awal, misal 1USD jd IDR 30rb gitu? lebih oke gak? cuman bisa garuk-garuk kepala saya kalau stakeholder cara penyampaiannya seperti ini

Saya kadang heran dengan orang-orang yang begitu bersemangat denial dg data angkanya dr Pov sendiri karena harga mangga di tempatnya 5K/Kg dan di Bali dg harga 11K/Kg itu, tetapi seolah kesulitan memahami kenyataan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Oke bicara data, bukan sekadar narasi (saya kasih ssnya PIHPS aja). Lainnya menurut BPS, inflasi tahunan September 2026 berada di angka 3,28%. Tetapi coba kita bedah lebih jauh nyatanya angka sekarang. pinjam data dari Bank Indonesia, BI mencatat inflasi kelompok volatile food mencapai 5,03% secara tahunan. Artinya, tekanan harga pada kelompok pangan bergejolak bahkan lebih tinggi daripada inflasi umum. kalau merujuk dari laporan Dewan Ekonomi Nasional pada September 2026, mencatat kenaikan tahunan harga cabai rawit sebesar 76,5%, minyak goreng 9,5%, daging sapi 8,4%, dan ayam ras 7%. Tentu tidak semua komoditas naik bersamaan, misal seperti yg pernah kamu contohin. Ada yang stabil, ada yang turun. That's how markets work. Tetapi menjadikan beberapa harga yang stabil di beberapa tempat sebagai bukti bahwa masyarakat sebenarnya tidak sedang kesulitan adalah kesimpulan yang terlalu dangkal. Lalu muncul balasan argumenmu di beberapa komentar intinya, "Ya namanya juga inflasi, harga pasti naik." Well, thank you, Captain Obvious. Bayi juga tahu inflasi menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Persoalannya bukan apakah inflasi ada, melainkan apakah pertumbuhan pendapatan masyarakat mampu mengimbanginya. Inflation is a statistic. Affordability is a lived reality. Bayangkan pekerja dengan upah 4 juta/bulan. Dari angka itu, dia harus membayar sewa tempat tinggal, listrik, air, transportasi, kebutuhan pangan, komunikasi, dan mungkin membantu orang tua atau membiayai anak. Bahkan sebelum bicara tabungan, investasi, atau dana darurat, sebagian besar pendapatannya sudah habis untuk sekadar bertahan hidup. Sekarang bayangkan ketika harga pangan naik sementara pendapatannya tidak mengalami peningkatan yang sepadan. Secara statistik, inflasi mungkin masih dianggap terkendali. Tetapi bagi rumah tangga tersebut, ruang untuk hidup semakin sempit. Dan jangan keliru, harga yang tidak naik hari ini bukan berarti harga tersebut sudah terjangkau. Stabilitas harga pada tingkat yang sudah tinggi tidak otomatis memulihkan daya beli yang sebelumnya tergerus. Lalu ketika muncul tuntutan perbaikan upah, menariknya kamu juga ada komen intinya: "Skill kek kontol kok minta gaji tinggi? Nanti investor kabur!" Argumen ini justru malah membuka persoalan yang lebih fundamental. Kalau daya tarik investasi sebuah negara hanya bisa dipertahankan dengan menekan ongkos tenaga kerja, bukankah kita seharusnya mempertanyakan kualitas strategi pembangunan ekonominya? Di mana keberhasilan peningkatan produktivitas? Di mana efektivitas pendidikan dan pelatihan vokasi? Di mana industrial upgrading, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi? Tentu upah tidak bisa dinaikkan sembarangan tanpa mempertimbangkan produktivitas, kemampuan perusahaan, dan keberlanjutan lapangan kerja. Tetapi produktivitas juga tidak lahir dari ruang hampa kan?. artinya jadi suatu keniscayaan membutuhkan investasi pada manusia, teknologi, infrastruktur, dan institusi. Cheap labor should never be the ultimate development strategy brad. Kita tidak bisa terus-menerus meminta masyarakat meningkatkan keterampilan, sementara struktur ekonomi belum cukup mampu menyediakan pekerjaan produktif dengan kompensasi yang layak, contohnya Ojol skrg banyak banget lulusan S1 bahkan S2. Dan IMO, beberapa orang yang kritik terhadap kondisi skrg ini bukan berarti menolak pemerintah ya, apalagi menolak data. Justru kita sedang meminta pemerintah dinilai menggunakan ukuran yang lebih substantif daripada sekadar angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang membuat investor nyaman, tetapi juga memungkinkan pekerjanya hidup bermartabat (tapi MSCI minta dibenerin aja, malah memilih jalur arogansi, investor kabur dg sendirinya). The economy is supposed to serve people, not the other way around. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana saya: untuk siapa sebenarnya keberhasilan ekonomi tsb dihitung, jika orang-orang yang menggerakkannya masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup paling dasar? satu hal lagi, gimana caranya kelas bawah di jabar yang sampe usaha joget di Tiktok itu bisa beli harga beras IDR 11K/Kg yang kamu bilang di Bali itu?

RT

sialan, ini lucu lagi haha

mereka sampai turun juga, artinya udah gak baik-baik aja

Blackrock terpantau beli lagi yes 👀

fasten your seat belt

Jelek sekali pola pikirnya.

Mangkanya drpd ndakik-ndakik ni buzzer2 prabowo bicara soal bangsa besar. Mending suruh mereka beresin ginian dulu