Pakdhe

MENYADAP PRESIDEN BUKAN SEKADAR PEMBANGKANGAN, MELAINKAN PENGKHIANATAN TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH! Jika benar sejumlah petinggi Polri melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tanpa kewenangan dan dasar hukum yang sah, ini bukan pelanggaran disiplin biasa. Ini tindakan luar biasa serius yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan, pembangkangan terhadap otoritas konstitusional, bahkan potensi operasi intelijen ilegal di dalam institusi negara. Polri dibentuk utk melindungi negara dan rakyat, bukan menjadikan Presiden sebagai sasaran operasi gelap. Seragam, pangkat, dan jabatan bukan tameng utk melakukan kejahatan. Konsekuensi hukumnya harus tegas, yakni bisa dijerat oleh, 1. UU Telekomunikasi Pasal 40 jo. Pasal 56, penyadapan ilegal melalui jaringan telekomunikasi diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Bukan perkara kecil ini. 2. UU Intelijen Negara Pasal 47 bagi penyadapan di luar fungsi dan kewenangan intelijen diancam maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta, apabila subjeknya personel intelijen negara. UU ITE Pasal 31 jo. Pasal 47 dapat diterapkan terhadap intersepsi elektronik tanpa hak, dengan ancaman pidana sesuai unsur dan ketentuan yang berlaku. Presiden tidak boleh membiarkan institusi negara disusupi praktik kekuasaan ilegal. Copot pejabat yg terlibat, usut rantai komando, buka seluruh fakta, dan proses pidana tanpa pandang pangkat maupun jabatan. Jika terbukti, pecat tidak dengan hormat!. Presiden Prabowo sudah saatnya berani bertindak tegas, tidak boleh lagi membiarkan oknum berseragam peliharaan gerombolan yg selalu mengancam kewibawaan dirinya berada dalam pusaran penting pemerintahan. Modus dan jaringan pelakunya sebenarnya mudah ditebak. Tangkap saja gembong bos pinjol, interogasi intensif seperti yg pernah dilakukan Kopkamtib Sudomo dijaman orde baru, pasti seluruh informasi akan terkuak.