𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔

RI Tidak Punya Wapres Sejak hari Ahad 20 Oktober 2024 secara sebenarnya Republik Indonesia tidak punya wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menempatkan jabatan Wakil Presiden dalam keadaan yang secara yuridis kosong. MK dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 secara terbuka menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan setara SMA/SMK. Dokumen yang dijadikan dasar penyetaraan hanyalah "certificate of attendance", bukti kehadiran, bukan bukti tamat. Meski MK menolak diskualifikasi karena Gibran sudah dilantik dan pemohon dinilai tidak memiliki "legal standing", temuan materiil itu tetap berdiri sebagai fakta persidangan. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 kemudian mengunci celah yang tersisa. Mahkamah Agung menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal demi hukum ("ex tunc") dan memerintahkan penarikan serta pemusnahannya. Karakter "ex tunc" berarti surat itu dianggap tidak pernah ada sejak diterbitkan pada 2019. Syarat pendidikan yang menjadi prasyarat pencalonan pada Pemilu 2024 kini secara formal tidak pernah terpenuhi. Pasal 7A UUD 1945 secara tegas memungkinkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Kombinasi temuan MK dan putusan MA memenuhi unsur itu: dokumen yang menjadi dasar keabsahan pencalonan telah dinyatakan tidak sah oleh dua lembaga peradilan tertinggi. Argumen bahwa “putusan MK soal hasil pemilu sudah final” tidak meniadakan fakta bahwa syarat administratif yang menjadi landasan pencalonan kini gugur secara retroaktif. Kedaulatan rakyat tidak berarti mengabaikan syarat konstitusional yang telah ditetapkan undang-undang. Jika temuan MK dan putusan MA diabaikan, negara sedang menormalisasi pejabat yang secara yuridis tidak memenuhi syarat minimal. Republik Indonesia saat ini, berdasarkan putusan dua mahkamah tertinggi, tidak memiliki Wakil Presiden yang sah. *) artikel ini dibuat oleh AI Grok