Sidang lanjutan perkara kuota haji hari Selasa 27 Okt 2026 kedatangan dua tamu istimewa. Habib Segaf Baharun (Pengasuh Ponpes Dalwa Pasuruan) dan Habib Lutfi Alatas hadir di Pengadilan Negeri Jakarta untuk memberi dukungan moril kepada Gus Yaqut. Kehadiran para tokoh dari berbagai unsur ini bukanlah yang pertama. Karena sejak awal mereka yakin Gus Yaqut tidak seperti yang dituduhkan selama ini. Apalagi melihat perkembangan sidang yang semakin hari semakin membantah dakwaan atas dirinya. Bagi yang baru mengikuti kasus ini. Saya coba rangkum apa yang telah terjadi di persidangan hingga hari ini. Gus Yaqut ditetapkan tersangka pada 9 Januari 2026. Dia dituduh merugikan negara sebanyak Rp622,09 miliar dan memperkaya diri sebanyak USD271.500. Sidang pun masuk pembuktian dengan mendatangkan saksi sejak 1 September 2026. Namun, sepanjang perjalanan sidang hingga hari ini, dakwaan tersebut ternyata semakin tidak terbukti. Pertama mengenai kerugian negara. 27 Agustus 2026, menurut Kepala BPKH Fadlul Imansyah, dana haji bersumber dari setoran jemaah bukan dari negara. Tidak ada PNBP, dan tidak dipakai membiayai program pemerintah. Nilai manfaat yang diproyeksikan Rp8 triliun terealisasi hanya Rp7,8 triliun, BPKH bahkan bisa saving selisih sekitar Rp300 miliar untuk haji selanjutnya. 1 September, Muhadjir Effendy mengatakan tidak mengambil kuota tambahan bukanlah sebuah kerugian finansial terhadap negara. 24 September, Hilman Latief mengatakan temuan BPK 2024 tidak menyebut pelanggaran UU maupun kerugian negara, dan hanya berisi rekomendasi atas Peraturan Menteri soal tata cara pengisian kuota tambahan. Kedua, mengenai aliran uang dan mens rea. 8 September, Ridwan Kurniawan menyebut Gus Yaqut tidak menerima aliran dana USD271.500 seperti yang di BAP tuliskan. 17 September, Rizky Fisa Abadi bersaksi tidak ada aliran fee percepatan haji kepada Gus Yaqut dan tidak ada permintaan uang per jemaah dari dirinya. 22 September, Abdul Qodir mengatakan tidak ada perintah Gus Yaqut soal T0. 29 September, Zainal Abidin dengan tegas menyatakan tidak pernah menerima perintah Gus Yaqut soal USD1 juta untuk Pansus. 1 dan 8 Oktober, Ahmad Taufik dan Kurniawan Candra Permata. Keduanya membantah isi BAP. Angka Rp1,6 miliar, kata Kurniawan, muncul dari penyidik KPK bukan dari mereka. 13 dan 15 Oktober, saksi PIHK bersaksi bahwa uang percepatan diserahkan ke Ridwan, dan tidak ada yang menyebut Gus Yaqut. Ketiga, mengenai kebijakan 50:50. 3 September, Ahmad Bahiej mengatakan bahwa UU 8/2019 tidak jelas dalam menerangkan soal pembagian kuota hajil tambahan. Sehingga apa yang dilakukan menteri kala itu dipandang sudah benar. 3 September, Jaja Jaelani menjelaskan bahwa menambah kuota reguler tanpa tambahan fasilitas memicu kemacetan dan risiko kematian jemaah, dan ia membenarkan diskresi menteri membagi haji tambahan menjadi 50:50 sebagai solusi mitigasi. 22 September, menurut Abu Rokhmad. Keputusan 50:50 tidak berasal dari satu orang. Tetapi berasla dari rapat dan pembahasan yang panjang dan kolektif. 21 Oktober, Richo Andi Wibowo (Saksi Ahli) menjelaskan bahwa penetapan kuota tambahan adalah kewenangan Menteri Agama menurut UU 8/2019. Dukungan kepada Gus Yaqut terus mengalir. Seiring jalannya persidangan, fakta tentang kebijakan kuota haji yang dipersoalkan dalam perkaranya makin banyak terungkap. Fakta-fakta itu perlu terus disampaikan agar masyarakat bisa menilai perkara ini dengan gambaran yang lebih utuh.