Suwal 🇮🇩 (@ddarpen) profile picture

We stand with Iran 🇮🇷

Joined August 2009
Photo by Suwal 🇮🇩 (@ddarpen)Photo by Suwal 🇮🇩 (@ddarpen)Photo by Suwal 🇮🇩 (@ddarpen)Photo by Suwal 🇮🇩 (@ddarpen)Photo by Suwal 🇮🇩 (@ddarpen)Photo by Suwal 🇮🇩 (@ddarpen)Photo by Suwal 🇮🇩 (@ddarpen)Photo by Suwal 🇮🇩 (@ddarpen)
Suwal 🇮🇩 retweeted
Pemerintah mengucurkan dana bantuan penanganan kebakaran hutan ke daerah terdampak sebesar Rp 1,2 triliun. Pegiat lingkungan mengkritik pengucuran anggaran ini yang dilakukan setelah bencana meluas dan tak menyentuh akar masalah kebakaran hutan. Mengapa dana penanganan baru cair setelah kebakaran terjadi selama berbulan-bulan? Untuk apa saja dana tersebut dibelanjakan? #TempoPlus
16
252
13
469
11,779
Suwal 🇮🇩 retweeted
Indonesia tegas, Singapura meradang. Ketegasan Rezim @prabowo terhadap : 1) penertiban oligarki 2) pengendalian perdagangan mineral dan komoditas strategis 3) pengembalian sumber daya alam dan asset negara 4) pemberantasan korupsi 5) penegakan hukum. membuat Singapura meradang karena dari 5 (lima) kelemahan itulah yang selama ini dimanfaatkan Singapura untuk menjadikan Indonesia bagaikan sapi perah. Awalnya Singapura menggerakkan buzzer untuk menekan, menghina, dan merendahkan Indonesia tapi dilawan secara tegas lewat kebijakan dan penjelasan pejabat pemerintah yg konsisten bhw tidak mau didikte lagi oleh Singapura seperti masa lalu.
35
47
2
120
4,611
Suwal 🇮🇩 retweeted
Baru di kasih jabatan runtuhlah idealisme
47
740
11
2,042
16,817
Suwal 🇮🇩 retweeted
Aksi pengacara Gibran yang pamer dokumen di sidang PTUN justru makin memperjelas akrobat "operasi lompat kodok" dalam riwayat pendidikannya. Peneliti Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, hanya bisa tertawa melihat tontonan itu karena tidak ada satu pun dokumen baru yang membuktikan kelulusan SMA formal Gibran. Tiga fakta hukum keras yang diurai Bonatua & tim yang tak bisa dibantah : 1. Perkawinan Ajaib Dua Dokumen Beda Negara: Dasar penerbitan "Suket Penyetaraan" adalah hibrid aneh antara sertifikat UTS Insearch Australia (yang hanya Certificate of Attendance / bukti hadir bimbel) dengan rapot dari Orchid Park Secondary School Singapura (sekolah yang hanya sampai Grade 10 / setara SMP) . 2. Nihil Berkas Resmi di KBRI & KIP: Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga data Atase Pendidikan KBRI Singapura & Australia mengonfirmasi TIDAK ADA DOKUMEN ARSIP PENILAIAN maupun surat rekomendasi penerbitan suket tersebut. 3. Persidangan Akal-Akalan di PTUN: Prof. Denny Indrayana dan tim terpaksa walkout dan mencabut gugatan karena Kemendikdasmen berkali-kali menolak menyerahkan berkas dasar fisik penyetaraan. Kementerian justru sengaja menyembunyikan dokumen utama dan cuma menyodorkan berkas aturan normatif hampa. Pamer kertas yang sudah viral di medsos tidak akan mengubah fakta materiil peradilan: Gibran tidak pernah mengantongi ijazah SMA/SLTA yang sah. Ketika kementerian dan kuasa hukum kompak menyembunyikan berkas dasar di persidangan, publik makin tahu siapa yang sebenarnya panik dan bermain-main dengan hukum negara.
33
208
2
514
20,101
Awak meyakini dibalik permainan Transfer Pricing ini adalah Singapura dan oligarki 9 naga dan juga oknum lokal yang bangke² itu contohnya mulyono dll Merekalah yang selama ini menipu Indonesia Singapura harus di hajar habis habisan supaya kapok
4
35
85
1,939
Suwal 🇮🇩 retweeted
Buat kaum yang masih dukung Prabowo, coba jelasin dong. Kemarin Prabowo nantangin MSCI, sekarang adiknya malah bilang dolar bisa naik sampai Rp22 ribu gara-gara MSCI. Jadi, sebenarnya Indonesia mau dibawa ke mana sama kalian?
61
181
35
920
30,799
Suwal 🇮🇩 retweeted
mulai november semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO akan ikut pungut dan setor pajak ke pemerintah jadi gini guys, hashim djojohadikusumo, ketua dewan penasihat kadin dan adik kandung presiden prabowo, ngomongin soal pajak digital dia bilang mulai 9 november 2026, semua bank pemerintah, bank swasta, dan fintech, termasuk shopee, lazada, dan goto, harus ikut memungut dan menyetor pajak yang selama ini tidak dipungut. kutipannya kurang llebih, pajak digital akan segera dilaksanakan tanggal 9 november alasannya soal penerimaan negara. menurut hashim, hampir rp10.000 triliun kekayaan indonesia bergerak di pasar gelap dan tak terjangkau otoritas pajak. akibatnya rasio penerimaan negara terhadap pdb cuma sekitar 12 persen, paling rendah di asean. pembandingnya, kamboja 18 persen, india 20 persen, dan negara afrika 16 persen dia menyebut ini langkah awal pemerintah untuk memperbaiki kapasitas fiskal nah menurut kalian guys, pajak digital lewat bank dan e-commerce ini bikin penerimaan negara lebih sehat, atau malah nambah beban buat masyarakat dan pedagang kecil?
947
1,209
1,699
4,814
377,011
Lansia Kurang Update Buktikan pelanggaran? Kocak gak liat berita atau bagaimana! Korupsi Anggaran gila²an, dugaan keracunan dimana², harga² yg diakibatkannya tidak stabil. Asal mangap saja nih lansia !!!
541
435
103
1,238
100,316
Suwal 🇮🇩 retweeted
Dari awal saya gak percaya orang ini bahwa dia bebas dari konflik kepentingan. Akhirnya terbukti.
Pandu ternyata indirect owner dari sekuritas yg sdg kena sanksi BEI. Tambah ancur aja image bursa kita 🤦🏻😵‍💫
13
27
1
93
5,548
Suwal 🇮🇩 retweeted
Bareskrim Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Polri juga merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi yang dinilai memenuhi indikator pelanggaran berdasarkan hasil penyidikan. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, penanganan perkara karhutla melibatkan 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Sementara itu, jumlah tersangka perorangan mencapai 245 orang. “Kami telah membuat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektar, dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi (ini bukan perorangan tapi 20 tersangka korporasi),” kata Asep dalam konferensi pers penanganan karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10). Dari 20 korporasi tersebut, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, yakni PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI. Sementara itu, 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Asep menjelaskan, dugaan pelanggaran mencakup tindakan sengaja maupun kelalaian yang melanggar peraturan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan manusia, dan memicu kebakaran lahan. “Modus operandi yang dilakukan para tersangka korporasi antara lain: baik secara sengaja ataupun lalai dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, bahaya kesehatan manusia, dan terbakarnya lahan,” ucap Asep. Selain menetapkan tersangka, Bareskrim merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi berdasarkan hasil penyidikan dari 97 laporan polisi. 📸: Dok. Antara. ⁠ Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R384 | R037 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan
4
11
1
31
2,057
Suwal 🇮🇩 retweeted
Mantan Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa sangat berbahaya jika abuse of power digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang. Penghitungan kerugian negara bukan hanya sekedar angka tapi harus dilakukan secara tepat, akurat, dan berdasarkan bukti pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya penegakan hukum tidak boleh menjadi alat kriminalisasi. Kekuasaan harus diawasi, sementara kerugian negara wajib dibuktikan secara akurat agar keadilan dan orang yang tak bersalah tidak dikorbankan, ⚖️
31
1
79
5,293
Kalo rupiah tembus ke angka 21.000 berarti kakanda gagal total dong, anda pun sebagai utusan khusus gak ada guna! Dan harus angkat koper dari istana 😀
18
24
5
51
1,239
Suwal 🇮🇩 retweeted
giliran mahasiswa di bundaran hi pake alasan keamanan dan kenyamanan tapi beda waktu pendukung yang buat aksi pasti di kawal + di fasilitasin njirrr kapolri bersama rakyat itu cuma slogan doang?
256
1,327
460
5,463
506,029
Suwal 🇮🇩 retweeted
SANGAT GENIUS! BUAT APA SIDANG BERKALI KALI DAN DIULANG ULANG KALAU TERNYATA.... ah sudah lah... Kita saja yang nontonnya capek..
30
307
15
910
29,179
DJARUM FINISHED 🛑 KEJAYAAN YANG DI LAKUKAN DENGAN KECURANGAN PASTI AKAN TERBONGKAR JUA. CEPAT ATAU LAMBAN KEBENARAN AKAN TERUNGKAP SELAMAT MENIKMATI ERA DIMANA PARA PENJAHAT DAN PERAMPOK DI HAJAR HABIS-HABISAN 💀 PESTA YANG DIAWALI DARI SUHARTO DI AKHIRI "MUNGKIN" OLEH PRABOWO SILAHKAN TUKANG CEBOK 9 NAGA MERADANG DI TEPI SUNGAI😀
38
126
7
395
22,152
Suka tidak suka hanya di era prabowo oligarki 9 naga di antemin satu persatu. Dulu presiden jadi kacung 9 naga. Emang sih sudah seharusnya mereka ini di singkirkan seperti jackma dan berikan ruang baru untuk pendatang baru.
37
103
7
369
27,332
POLISI DAN RAFFI AHMAD MENGADAKAN PESTA APA DI BUNDARAN HI ??? Mahasiswa dilarang demo di Bundaran HI dengan alasan klasik: mengganggu aktivitas perekonomian dan ketertiban umum. Alasan yang terdengar suci, sampai kita melihat siapa yang justru boleh membuat keributan di sana. Raffi Ahmad bersama Polri justru menggelar pesta di Bundaran HI. Jalanan ditutup, musik menggelegar, kerumunan dibiarkan, dan ekonomi yang katanya mau dijaga itu malah dibuat macet total demi euforia. Di sini letak kemunafikannya telanjang: ketika rakyat kecil bersuara untuk keadilan, itu disebut gangguan. Ketika selebriti dan aparat berpesta, itu disebut kegiatan viral dan hiburan.
52
115
15
120
4,893
Suwal 🇮🇩 retweeted
Sidang PTUN terkait gugatan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Gibran, Hakim marah karena dokumen penting (terkait penerbitan surat keterangan/ijazah) yang diminta sejak awal masih belum diserahkan di sidang kedua.
43
162
9
379
22,640
Suwal 🇮🇩 retweeted
Prof Denny Indrayana Cabut Gugatan Persidangan PTUN tentang Dasar Keluarnya Suket Gibran. Prof Denny menegaskan tdk mau jd bagian dlm persidangan yg seolah main main dimana pihak Tergugat tdk mau menunjukkan bukti2 Primer dasar Suket itu dikeluarkan. Bravooo Prof Denny...!!!
12
112
3
255
3,910
Bloomberg melaporkan, mengutip dokumen perusahaan, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir tercatat sebagai pemegang saham tidak langsung sebesar 27,5% di PT Supra Sekuritas Indonesia melalui PT Asha Artha Sehati. PT Supra Sekuritas Indonesia dikaitkan dalam laporan tersebut sebagai perusahaan yang disebut berinisial "SS" dalam pengumuman sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dugaan pelanggaran aturan dan dugaan manipulasi pasar. Hingga kini, OJK belum mengumumkan secara resmi identitas lengkap pihak yang dikenai sanksi tersebut, dan belum ada pernyataan resmi yang menyatakan Pandu terlibat dalam dugaan pelanggaran itu. Menanggapi laporan tersebut, Pandu menyatakan kepemilikannya bersifat minoritas dan pasif. Ia menegaskan tidak menjabat sebagai direksi maupun komisaris, dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di perusahaan tersebut.
11
84
3
121
3,020