scholastica gerintya

TENTANG #kaburajadulu (Awas, ini posting panjang! 😃) Beberapa waktu terakhir rame tagar #kaburajadulu. Saya sempat diinterview dua media: Kompas (kompas.id/artikel/ada-apa-di…) dan South China Morning Post (scmp.com/week-asia/economics…). Apa yg saya sampaikan di kedua media itu adalah pendapat dan keyakinan saya. Saya pernah cukup lama tinggal, belajar, dan bekerja di luar Indonesia, tepatnya di Manchester, Inggris dari tahun 2000 s.d. 2012. Saya studi S2, S3, post-doc, dan mengajar serta meneliti di sana. Sekarang pun meski saya tinggal di Indonesia, saya tercatat bekerja di sebuah lembaga riset di Singapura, senior fellow di satu kampus di Singapura juga, dan masih menjadi honorary fellow di Univ of Manchester, 'rumah' saya selama belasan tahun di Inggris dulu. Mungkin sebagai salah satu orang yang bisa saja dianggap pernah #kaburajadulu --dan itu dulu sekali-- saya bisa memberikan POV dari pelaku. Bagi saya saat itu, sederhana: karena tidak menemukan posisi yang pas (baca: ditolak) di Indonesia DAN mendapat tawaran bekerja di sana. Yang saya alami, pendeknya, adalah seluruh dukungan untuk bisa menjadi seorang akademisi yang optimal, dan saya sepenuhnya manfaatkan seluruh fasilitas dan dukungan itu. Apakah saya #kaburajadulu dari Indonesia saat itu? Saya tidak berpikir begitu. Meski tentu bisa saja orang menganggap begitu. Gak apa-apa. Tapi alasan saya sebenarnya ya simply karena saya merasa ekosistem riset yang ditawarkan UK kepada saya memang lebih baik. Apakah saya 'benci' pada pemerintah dan politik Indonesia saat itu? Tidak. Saya memang 'nyinyir' pada pemerintahan Presiden SBY saat itu (di twitter khususnya). Tapi saya tidak 'membenci' pemerintahan atau politik Indonesia. Dan saya mencoba mencari kesempatan 'membantu' Indonesia dari tempat saya bekerja saat itu, sebisa saya. Saya coba carikan beasiswa bagi mahasiswa2 Indonesia, saya coba buat forum2 membantu mahasiswa Indonesia, saya selalu berusaha memenuhi undangan jika diundang bicara atau membantu Indonesia. Sampai tahun 2012, saya dipanggil alm. pak Kuntoro Mangkusubroto pulang ke Indonesia, untuk membantunya di UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan & Pengendalian Pembangunan). Tidak berpikir dua kali, langsung saya iyakan. Langsung. Kontan. Keluarga juga mendukung. Karena niatnya memang tidak untuk #kaburajadulu. Pak Kun juga tahu saya 'nyinyir' pada SBY di twitter. Beliau bilang sebagai seorang Eselon 1.b di UKP4 tentu saya mesti 'menata' omongan saya di ruang publik. Tapi pak Kun tidak pernah melarang saya mengkritik pemerintah. Saya tetap menulis di koran, di majalah, bicara di forum2. Pak Kun pernah bilang bahwa "kritik itu tanda peduli" seorang warga negara. Pak Kun mengajarkan kepada saya etika publik dan birokrasi. Itu nanti cerita lain. Nah kini balik ke #kaburajadulu hari ini. Mengapa terjadi? Apa cuma di Indonesia? Hemat saya, fenomena #kaburajadulu ini menjadi respon atas situasi dan kondisi hidup di Indonesia yang dirasakan sejumlah warga, khususnya anak-anak muda di bawah 40an, yang makin buruk, makin tidak pasti, makin tidak jelas, makin sulit. Ini dipicu bukan hanya dari perspektif ekonomi (sulitnya mencari kerja, tiadanya keamanan/jaminan/kepastian kerja, buruknya sistem perlindungan sosial (BPJS misalnya), dll.) tetapi lebih kompleks dari itu: persoalan sosial-politik-lingkungan. Generasi muda ini, sejauh saya amati, merasa secara bahwa ‘social fabric’ (perekat hidup bersama) sudah tidak ada lagi. Mereka merasa hidup makin individual, makin egoistis, makin cari aman sendiri-sendiri. Ini dirasakan di lingkungan sendiri, rumah, kantor, bahkan lingkaran pertemanan yang makin 'longgar'. Akibatnya tidak ada rasa aman, bahkan untuk hidup biasa saja. Fakor lingkungan hidup juga berpengaruh. Para generasi muda ini sebenarnya makin peka dan akibatnya juga makin kritis melihat persoalan lingkungan: mulai dari soal polusi, kerusakan alam, sampah, dll.. Mereka kecewa karena kualitas hidup mereka secara lingkungan amat buruk (udara cemar, air kotor, dll.). Dan akhirnya ini semua terkulminasi dalam aspek politik. Pemilu ternyata tidak melahirkan pemimpin yang mereka harapkan meski mungkin mereka pilih sendiri —mungkin saat memilih, mereka termasuk yang memilih pimpinan politik saat ini. Mereka mungkin sungguh berharap ada perbaikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: pemimpin yang mereka pilih sendiri itu mengecewakan. Misalnya yang akhir-akhir ini terjadi: kebijakan yang memberatkan namun plin plan (PPN 12%), kebijakan yang ngawur (deforestasi 20jt hektar untuk pangan dan bioenergi), janji politik yang memberatkan semua orang (makan siang gratis/makan bergizi gratis MBG yang menelan anggaran besar), bahkan pendekatan birokratis yang ngawur (pemotongan anggaran tanpa pikir panjang sehingga mengganggu kinerja kementerian/lembaga, birokrasi tak bisa kerja, dan akibatnya layanan publik rusak/tak tersedia sampai-sampai beasiswa dibatalkan). Bahkan banyak yang berpikir kebijakan2 ngawur ini yang membayar adalah rakyat -- malah ada isu BPJS kesehatan akan dibubarkan, dll. Ini semua jadi akumulatif. Ini semua membuat anak-anak muda ini “eneg” meneruskan tinggal di Indonesia. Kalau kita ingat, selain @kaburajadulu, sebenarnya sudah cukup lama beredar meme2 seperti “megapa aku dilahirkan WNI” dan semacamnya - yang intinya sama: sudah tidak tahan lagi menghadapi seluruh kekonyolan hidup di republik. Apalagi saat mereka tahu banyak negara kaya membutuhkan warga negara baru karena warganya sudah tua. Misalnya Jepang dan negara2 skandinavia. Banyak yang sudah mencoba mulai peruntungannya di sana. Apakah fenomena #kaburajadulu juga terjadi di negara2 lain? Ya. Yang sangat terkenal adalah India dan Cina. Lalu juga spt Pakistan, Vietnam, dan negara2 berkembang di Asia dan Afrika, khususnya dulu ketika masih dalam keadaan sulit sampai akhir 1990an. Motivasi keluar saat itu lebih karena mencari penghidupan yg lebih baik. Selain juga karena keamanan/perang - misalnya Sudan, Siria, dan daerah konflik. Sedangkan saat ini, dari negara2 tsb (berkembang yg sdh lebih maju) motivasi anak2 muda keluar lebih untuk cari pengalaman dan kesempatan baru, selain mungkin masih ada motif politik juga. Penting dicatat saat ini di AS pasca Trump terpilih juga terjadi fenomena ini meski tidak banyak dicover media -- sejumlah anak muda kabur keluar khususnya ke Kanada, NZ, Australia, dan Eropa-Skandinavia. Perlukah kita khawatir? Gerakan #kaburajadulu ini sebenarnya wake-up call bagi pemerintah. Ini menandakan warganya kehilangan harapan untuk bertahan hidup di republik. Ini jelas penting dan perlu untuk ditanggapi. Tapi bukankah ini tidak real? Bukankah juga tidak mudah untuk beneran #kaburajadulu? Perlu ada pekerjaan di luar negeri, perlu ada modal awal, perlu pendidikan, dsb.? Ingat, ada yang berpikir begini dan lalu menganggap enteng gerakan ini. Jangan anggap remeh. Kalau mau beneran real, mari kita tanya: siapa yang punya kemampuan #kaburajadulu? Jawab: yang pinter, yang punya atau bisa cari duit/modal buat kabur, yang punya skill, yang punya kesempatan. Padahal mereka inilah yang JUSTRU dibutuhkan negeri ini. Kalau semua kabur, lantas gimana dong? Lalu apakah saya anti pada mereka yang mengadu nasib di luar negeri? Jelas tidak. Kalau kalian dapat beasiswa untuk studi lanjut, go! Kalau kalian dapat kesempatan postdoc di luar, go! Kalau kalian dapat kesempatan kerja di luar, go! Kembangkan dirimu. Yang saya mau bilang cuma satu: meski kalian "go", meski kalian #kaburajadulu, jangan membenci negeri ini. Itu saja. Jangan membenci negeri ini. Cintai negeri ini. Jika memang tak ada pekerjaan di sini dan ditawari di luar, silakan. Jika memang saat ini bisnis atau usahanya selalu diganggu preman dan tak dilindungi dan bisa bisnis di luar, silakan. Jika memang saat ini tidak tahan dengan politik di Indonesia dan mau hidup lebih tenang di luar dan bisa, silakan. Intinya, jika memang tidak sanggup berada di sini dan mau berjarak, silakan. Tapi jangan membenci negeri ini. Cinta juga kadang-kadang perlu berjarak. Bukan karena membanci, tetapi agar keduanya lebih jernih. Mungkin bagi yang #kaburajadulu, jadi punya kesempatan 'break' dari kekacauan republik. Sedangkan bagai pemerintah yang warganya #kaburajadulu, mereka akan dipaksa berpikir apa yang salah dan mesti diperbaiki. Percayalah, meski barangkali nampak sedang terpuruk, negeri ini sedang mencoba memperbaiki diri. Masih banyak orang-orang yang bekerja keras memperbaiki negeri ini meski seolah tidak mungkin atau tidak ada harapan. Masih banyak birokrat yang lurus dan tidak korup. Masih ada pejabat2 yang mungkin tidak berani bicara vokal tapi sedang sangat serius menata negeri ini. Satu hari, negeri ini akan bangkit lagi. Situasi akan lebih baik dari saat ini. Saat kondisi yang lebih baik di negeri ini terjadi, yang tentu berbeda-beda bagi semua orang, kembalilah, pulanglah.

INKOMPETENSI ITU MERUSAK DAN MEMBAHAYAKAN meneruskan twit saya sebelumnya, beberapa hari ini rame beredar di berbagai platform 'kesaksian' tentang seberapa merusaknya dampak (unintended consequences) dari efisiensi (baca: pemotongan) anggaran ini. mulai dari PHK para tenaga tidak tetap, hingga terdampaknya berbagai layanan publik. jelaslah, yang memotong anggaran tidak paham, bahwa akibat pemotongan itu, ada berbagai hal krusial dalam layanan publik yang terpengaruh - dan itu akan justru mencoreng kredibilitas pemerintahan @prabowo yang baru seumur jagung ini. kemarin jadi terbuka bagi publik bahwa pemotongan pos belanja barang dan jasa itu dampaknya panjang karena layanan/pekerjaan --termasuk yang esensial-- yang dilakukan tenaga tidak tetap terhenti karena mereka tidak bisa diadakan lagi. debat pun mengemuka: mengapa para ASN tidak mengerjakannya sendiri? mengapa K/L/D masih terus merekrut tenaga tidak tetap? silakan diteruskan debat ini. hari ini PDF paparan kemenditisaintek dalam rapat dengan DPR beredar luas di berbagai WAG (kementerian2 lain sudah beredar beberapa hari yang lalu). silakan dicari sendiri PDF-nya. yang bagi saya langsung 'menampar kesadaran' adalah slide 12 s.d. 18 di bawah sub judul 'Dampak Efisiensi'. Saya kutipkan beberapa: A. Dampak Efisiensi pada KIP Kuliah: Target 1.040.192 mahasiswa (on going dan mahasiswa baru). Dampak efisiensi: 1. Penerima KIP: sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going tidak dapat dibayarkan 2025. 2. Sebanyak 663.821 Masyarakat Penerima KIP-K terancam putus kuliah. 3. Tidak ada penerimaan mahasiswa baru Penerima KIP-K Tahun 2025 yang pada tanggal 4 Febuari 2025 lalu telah dibuka pendaftarannya, dengan jumlah pendaftar sampai saat ini (7 Feb 2025 16.15 WIB) sebanyak 21.131 orang. .... tidak terpenuhinya sasaran penerima KIP-Kuliah berjalan (on going) berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan bisa menimbulkan isu nasional. B. Beasiswa Pendidikan Indonesia Target 12.345 mahasiswa. Dampak efisiensi: 1. Sebanyak 12 orang Penerima BPI LN Program S3 Perguran Tinggi Akademik dari total 33 orang terancam tidak dapat dibayarkan (berpotensi terlantar di luar negeri) 2. Tidak ada Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025. ... D. Beasiswa Dosen dan Tendik di DN dan LN Anggaran ini untuk beasiswa dosen dan tendik baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan target 3.732 dosen dan tendik. Penurunan anggaran ini berpotensi tidak terbiayainya beasiswa dosen dan tendik LN dan DN berjalan (on going) yang dapat menimbulkan gejolak sosial. ... F. BOPTN & BPPTNBH BOPTN merupakan pendanaan dari pemerintah untuk membantu membiayai kebutuhan operasional perkuliahan agar tidak dibebankan seluruhnya kepada mahasiswa. Dampak efisiensi: PTN dikhawatirkan menaikkan tarif UKT untuk mempertahankan kualitas layanan pendidikan tinggi. Hal ini berdampak meningkatkan beban mahasiswa/orang tua mahasiswa dan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat serta aksi demonstrasi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Silakan dicari sendiri PDF slidenya dan dibaca sendiri. Ini baru dari Kemendiktisaintek. Semoga siapapun yang melakukan pemotongan anggaran secara bodoh dan serampangan ini sadar dampak tindakan ini pada negeri dan seluruh warganya ini. Benar kata-kata ini, "Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity" (Hanlon) - saya terjemahkan bebas: "Jangan menganggap sesuatu yang buruk selalu disebabkan oleh niat jahat. Barangkali cuma karena bodoh saja." Masalahnya, kebodohan, atau inkompetensi itu amat merusak dan membahayakan.

ini benar-benar dagelan. yang memotong anggaran (juga media) tidak tahu bahwa belanja pegawai hanya mencakup gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK), sedangkan gaji non ASN, honorer, tenaga ahli, dll itu masuk dalam belanja barang dan jasa. jadi ini menjelaskan mengapa pemotongan itu dampaknya sampai ke yang rame di media akhir-akhir ini: PHK penjaga pintu perlintasan KA, penjaga pintu air, bahkan penyiar TVRI dan RRI, dan bahkan juga pegawai2 ground staf di bandara2 atau pelabuhan2 perintis, dan banyak lagi. semua tenaga kontrak itu gajinya bukan di belanja pegawai tapi di belanja barang dan jasa - yang harus dipotong. lesson learned: tempatkan orang yang sungguh-sungguh paham substansi di posisi-posisi penting/menentukan. jangan asal menempatkan orang karena sesama partai, atau sekedar balas jasa politik tapi tidak mengerti duduk perkara. (posting ini saya unggah ulang karena posting sebelumnya saya koreksi - agar lebih fokus)