Kritik Eks Mendag untuk Singapura soal Karhutla Mantan Menteri Perdagangan sekaligus mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, melontarkan kritik terhadap pemerintah Singapura yang mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mendesak Singapura tidak sekadar mengeluarkan peringatan, tetapi juga menindak perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kepentingan bisnis di negara tersebut. Lutfi mempertanyakan konsistensi penegakan hukum Singapura, terutama terhadap kelompok usaha besar yang memiliki perusahaan induk, aset, maupun kantor keluarga (family office) di negara tersebut. Ia menilai, pemerintah Singapura perlu menjelaskan hubungan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan entitas bisnis yang berpusat di Singapura. Menurut Lutfi, empat dari tujuh perusahaan yang disebut dalam peringatan tersebut merupakan pemasok bagi kelompok konglomerasi besar yang memiliki struktur korporasi di Singapura. Ia juga menyinggung laporan Greenpeace pada Oktober 2026 mengenai sejumlah kelompok usaha kelapa sawit yang memiliki keterkaitan dengan Singapura, termasuk First Resources dan Bumitama Agri. Lutfi menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara model ekonomi Singapura dan aktivitas bisnis yang berlangsung di negara lain, termasuk Indonesia. ia mempertanyakan sikap pemerintah Singapura yang memperingatkan perusahaan di Indonesia, tetapi dinilai belum menunjukkan tindakan tegas terhadap kelompok usaha yang memiliki keterkaitan dengan yurisdiksi Singapura. Naskah: MI/Suryani Wandari Editor Video: MI/Fathurrozak #MuhammadLutfi #Singapura #Greenpeace #Sawit