jbwm

Puluhan personel gabungan mendobrak pintu utama Ponpes Putri Hamalatul Qur’an di Sukoharjo. Sebanyak 12 santriwati di bawah umur (usia 10–16 tahun) dan 4 ustazah yang sedang tidur pulas mendadak panik di bawah ancaman laras senjata. Mereka kemudian diangkut ke Polsek hingga Polres Sukoharjo untuk diinterogasi maraton tanpa pendampingan orang tua maupun kuasa hukum. Bahkan, hak dasar mereka sempat terabaikan karena baru diberikan makanan sekitar pukul 17.00 WIB saat anak-anak mulai lemas kelaparan. Hasil pemeriksaan menyatakan seluruh santriwati TIDAK TERBUKTI terlibat dalam kasus perusakan warung mi babi yang diselidiki. Namun, penyitaan barang bernilai sekitar Rp50 juta—mulai dari HP, motor, emas, hingga uang tabungan pondok Rp16 juta—dilakukan tanpa dokumen penyitaan resmi dan belum dikembalikan. Sebagai publik yang kritis, kita wajib bertanya: Apakah pengusutan kasus kriminal membenarkan tindakan represif terhadap anak-anak di bawah umur? Bagaimana tanggapan kelompok kristen ANTI ISLAM Pendukung Abu Djanda Permadi Aria dari band abal2 @PowerslavesBand @Ambangchrist @Wiwiex_Soedarno di facebook dan Instagram terkesan Ramah Islam dengan mengucapkan selamat berbuka puasa bla bla bla tapi hati kalian hitam membenci Islam sama hitamnya dengan abu janda. Sok paling NKRI ketika gereja dilarang tapi bergembira ketika ada Mesjid ditutup dan umat Islamnya di persekusi di Indonesia Timur. #INDONESIASADAR #powerslavesbandabalabal #powerslavesbandantiislam

Aku ngomong kasar nih, satu kata buat polda Jateng dan Jajarannya "Biadab" kalian. Wanita Muslimah yg akil baliq itu tdk boleh terlihat auratnya oleh laki² yg bukan mahromnya. Kalaupun mrk punya salah, knp kalian gak pake tatakrama dan adab utk membawa mrk kekantor kalian!! Bukan dgn cara menggrebek saat mrk sedang tidur pulas. Hancur marwah Kapolri di tangan kapolda jateng bersama jajarannya. @SuyudiArioSeto Mohon Pak ditindaklanjuti dan diusut tuntas.

TRAGEDI PENGGEREBEKAN SANTRIWATI KLO KAPOLDA TIDAK DICOPOT, KAPOLRI YG MUNDUR. OMONG KOSONG POLISI BERSAMA MASYARAKAT ‼️ @SuyudiArioSeto

YG TAK KALAH BIADABNYA ADALAH WAGUB JATENG INI ‼️

Nama: Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan. T. Tgl lahir: Medan Sumut 16 Pebruari 1970. Pangkat: Inspektur Jenderal (bintang dua) Agama: Kristen Katolik. Memimpin langsung operasi tanpa rasa kemanusiaan. Mendobrak pesantren, menginterogasi wanita dan bocah dibawah umur pada waktu tengah malam dengan bersenjata laras panjang. Untuk mencari dalang pembakaran warung mie BABI. Lebih berharga BABI ketimbang manusia.

POLWAN berprestasi AKBP Dr Netty Rosdiana Siagian Mundur dari Kepolisian, ini alasannya ... Tidak mudah meninggalkan institusi yang pernah menjadi bagian dari hidup dan pengabdian. Namun, lebih menyakitkan jika harus bertahan dalam tatanan yang tak lagi sejalan dengan hati nurani. Saya tidak pergi karena kehilangan keberanian, tetapi karena saya tidak ingin kehilangan prinsip. Saya tidak takut melepaskan jabatan, tetapi saya takut mengkhianati kebenaran yang saya yakini. Seragam bisa ditanggalkan, jabatan bisa ditinggalkan, tetapi harga diri dan hati nurani tidak boleh diperjualbelikan. Saya memilih mundur dengan luka, daripada bertahan dengan mengorbankan prinsip. Sebab pengabdian sejati bukan sekadar tentang di mana kita berdiri, melainkan tentang nilai apa yang tetap kita pertahankan. Salam dari saya: Dr. Netty Rosdiana Siagain 🙏

Pernyataan Sikap atas Jumpa Pers Kepala Kepolisian Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Yg saya dan masyarakat tanyakan adalah cara aparat memperlakukan anak-anak perempuan. Yg dijawab justru terorisme dan izin pesantren. Saya telah menyimak jumpa pers Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Mapolda Jateng, Jumat, 30 Oktober 2026. Saya menghargai komitmen Pemerintah Provinsi untuk memberikan pendampingan psikologis dan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak yg terdampak. Itu langkah yg benar. Namun dengan berat hati saya harus mengatakan: jumpa pers itu tidak menjawab pertanyaan publik. Masyarakat umum, MUI, PBNU, ormas Islam, dan para wakil rakyat tidak sedang mempersoalkan apakah polisi boleh memburu buronan. Yg dipersoalkan adalah mengapa pintu asrama putri didobrak pukul 03.20 dini hari? Mengapa anak-anak ditodong laras panjang sebelum sempat menutup aurat? Dan mengapa mereka diperiksa tanpa didampingi wali? Pertanyaan itu malah dijawab dengan dua topik lain: terorisme dan administrasi pesantren. Bagaimana pun, masa lalu tersangka bukan dosa para santriwati! Dalam jumpa pers disebutkan bahwa tersangka dan buronan kasus pembakaran warung adalah mantan narapidana terorisme. Saya tidak membantah informasi itu, dan saya mendukung penuh perburuan terhadap pelaku. Tetapi rekam jejak dua orang dewasa tidak boleh ditempelkan pada belasan anak perempuan yg sedang tidur di asramanya. Polda Jateng sendiri menyatakan belum menyimpulkan adanya kaitan kedua lokasi dengan jaringan terorisme. Buronan yg dicari tidak ditemukan di sana. Para santriwati yg dibawa berstatus saksi, bukan tersangka. Maka, mengaitkan peristiwa ini dengan terorisme di hadapan kamera, sebelum ada kesimpulan apa pun, hanya akan melahirkan stigma yg menempel pada anak-anak itu seumur hidup. Saya juga menyesalkan penyebutan bahwa para perempuan dan anak di lokasi mengenakan cadar. Pakaian adalah pilihan keyakinan yg dilindungi konstitusi, bukan petunjuk kejahatan. Menyebutnya dalam konteks penggeledahan buronan sama dengan mengajak publik mencurigai jutaan muslimah yg berpakaian serupa. Jumpa pers juga menekankan bahwa lokasi di Mojolaban tidak terdaftar di Kementerian Agama, diduga merupakan rumah tahfidz mandiri tanpa izin operasional, dan tidak terkait dengan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Jombang. Pemerintah Provinsi bahkan menyatakan akan melakukan penertiban. Soal izin adalah urusan administrasi, dan itu bisa dibenahi bersama Kementerian Agama dengan cara yg baik. Tetapi status izin sebuah lembaga tidak mengurangi satu pun hak anak yg tinggal di dalamnya. Seorang santriwati di rumah tahfidz kecil di desa memiliki martabat dan perlindungan hukum yg sama dengan santri di pesantren besar mana pun. Mengangkat isu perizinan setelah publik mempersoalkan prosedur penggeledahan memberi kesan bahwa korban sedang dicari-cari kesalahannya. Saya berharap kesan itu keliru. Saya juga berharap penertiban tidak dilakukan dengan menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum seluruh fakta tentang malam itu diungkap. Jangan sampai mereka kehilangan dua kali: rasa aman, lalu kemudian tempat belajarnya. Kapolda menyatakan penggeledahan dilakukan dengan izin pengadilan. Saya menghormati itu. Namun izin pengadilan memberi wewenang untuk menggeledah, bukan cek kosong untuk menggeledah dengan cara apa saja. Pertanyaan-pertanyaan berikut belum dan wajib untuk dijawab: 1. Mengapa penggeledahan asrama putri harus dilakukan pukul 03.20 dini hari dengan mendobrak pintu? 2. Apakah ada polisi wanita yg menangani para santriwati sejak awal, saat mereka belum mengenakan jilbab? 3. Mengapa anak-anak di bawah umur yg berstatus saksi diperiksa di Polsek tanpa didampingi wali, kuasa hukum, atau pendamping anak? 4. Bagaimana seorang balita berusia 5 tahun bisa terpisah dan baru ditemukan oleh warga? 5. Di mana berita acara penyitaan atas uang, emas, sepeda motor, dan barang pribadi lain yg menurut pengurus belum diterima hingga kini? Sikap dan tuntutan saya: 1. Mendesak Kapolri memerintahkan Propam Polri memeriksa prosedur penggeledahan secara terbuka, terpisah dari penyidikan kasus pembakaran warung. 2. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI turun langsung mengumpulkan keterangan para santriwati, ustadzah, dan orang tua/wali santriwati. 3. Meminta Polda Jateng memperlihatkan penetapan pengadilan dan berita acara penyitaan kepada pengurus, serta mengembalikan barang yg tidak terkait perkara. 4. Meminta Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama tidak menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum hasil pemeriksaan keluar, dan memfasilitasi pengurusan izin bila diperlukan. 5. Mengajak media dan publik tidak melabeli para santriwati dengan stigma terorisme selama tidak ada kesimpulan hukum apa pun. Mengusut pembakaran warung dan melindungi anak-anak perempuan bukanlah dua hal yg harus dipilih salah satunya. Negara yg kuat sanggup melakukan keduanya sekaligus. Polri hari ini mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat". Semangat itu akan diuji bukan oleh jumpa pers, melainkan oleh keberanian memeriksa diri sendiri. Saya akan terus mengawal kasus ini sampai para santriwati mendapat kejelasan, keadilan, dan pemulihan. Hormat saya, Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia. Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia @prabowo 2. Kapolri @SuyudiArioSeto 3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman 4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri 5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM 6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan 7. Ketua KPAI @KPAI_official 8. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_ 9. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban