miftachulmunif
Jakarta
Joined July 2009
- Tweets5.6K
- Following1.1K
- Followers283
- Likes9K
Konsideran Putusan MA yang membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran
Putusan MA terkait pembatalan Suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka (Putusan MA No. 742 K/TUN/2026)
putusan3.mahkamahagung.go.id…
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
(Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026)
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
57
Saya tidak setuju kalo Gibran Mundur. Lebih baik dimundurkan saja secara paksa melalui mekanisme konstitusional.
81
M. Miftachul Munif retweeted
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026.
Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden.
Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer.
Selengkapnya dapat dibaca melalui siaran pers berikut: cloud.antikorupsi.id/s/kqfxf…
Salam,
Indonesia Corruption Watch
#Rans #Raffiahmad
Ganti menteri, ganti kurikulum.
Proyek besar, anggaran besar, korupsi besar.
Yang jadi korban adalah murid, guru dan juga orang tua.
Menteri dan para pejabat kementerian serta rekanan bisnisnya untung besar dari anggaran proyek
BREAKING NEWS
KEMENDIKDASMEN KEMBALIKAN JURUSAN IPA, IPS, DAN BAHASA DI SMA MULAI 2027
mendikdasmen abdul mu'ti bilang skema penjurusan di sma bakal dihidupkan lagi mulai tahun ajaran 2027/2028
jurusan yang dibuka kembali minimal ada tiga yang sudah biasa: ipa, ips, dan bahasa, dengan kemungkinan modifikasi atau jurusan baru
alasannya karena orang kampus ngerasa pengetahuan dasar mahasiswa baru belakangan ini rata-rata masih di bawah harapan
tujuannya biar anak sma punya fondasi ilmu yang jauh lebih matang dan siap pas lanjut kuliah sesuai bidangnya
buat mengarahkan pilihan, pemerintah bakal pakai tes kemampuan akademik (tka) yang nantinya juga dipakai buat seleksi masuk ptn dan pts
32
M. Miftachul Munif retweeted
UPDATE
Suroboyo Bergerak menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Suroboyo Wani” di kawasan Taman Apsari, tepat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (8/11/2026)
Dalam aksi ini, massa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak mundurnya kepemimpinan nasional, penetapan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, keadilan bagi korban bencana, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penolakan terhadap tindakan represif dan pelibatan militer dalam ranah sipil..
Jurnalis sekelas Najwa Syihab dan Aiman Wicaksono pun juga tertipuuu...
Lha kita, rakyat biasa, yang mengkonsumsi berita dari siaran mereka, pastinya jadi kena tipu juga
Kebohongan yg tidak aku percayai waktu itu....
Walaupun udah ada bantahan dari sekda Solo tentang Jokowi yg arogan klu memimpin....
Sekarang baru terbukti....
13
M. Miftachul Munif retweeted
Makin Gendeng Saja Nih @bps_statistics 🤦
BPS Sebut Orang yang Bekerja Minimal Satu Jam dalam Seminggu Masuk Kategori Pekerja
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja. Hal itu diungkap Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud dalam konferensi pers pada Kamis, 5 November 2026.
M. Miftachul Munif retweeted
Lagi Ramai isu penyadapan.. Ternyata Ibu Megawati pernah bahas soal ini 2 tahun lalu saat sudah berbeda jalan dengan Jokowi..
M. Miftachul Munif retweeted
Rekomendasi bacaan Senin pagi.
Gurita Bisnis Raffi Ahmad: Ditopang Keluarga Presiden, Bos Nikel, hingga Petinggi Partai Golkar
Semua dikupas secara tajam, setajam kita rakyat miskin gibahin orang kaya.
projectmultatuli.org/gurita-…
M. Miftachul Munif retweeted
PKPU Pasal 18 Ayat 3 bilang kalau ada ijazah perguruan tinggi bisa kan.
Gimana kalau Surat Keputusan Penyetaraan S1-nya digugat juga ke PTUN?
Syarat buat dapat SK Penyetaraan S1 itu, berdasarkan Perdirjen Belmawa No. 02/DJ.BELMAWA/SK/2015:
1) Ijazah asli berbahasa asing.
2) Ijazah jenjang sebelumnya (SMA). Jika SMA di luar negeri harus disetarakan dulu.
3) Transkrip
4) Kurikulum S1 kampus sana.
5) Fotokopi paspor dan visa ketika sekolah.
6) Terjemahan penerjemah tersumpah jika tidak berbahasa Indonesia untuk semua dokumen.
7) Dokumen tambahan bila diperlukan asesor.
***
Nomor 2 sudah dinyatakan batal oleh MA.
Dengan segala konsekuensi hukumnya.
Ini mestinya batal juga dong???
Terus kalau ini batal, dia gak memenuhi Pasal 18 ayat 3.
