Murany retweeted
Fix koruptor masih kaya walau sudah jalani di hukumanβπ
Anggota DPR mencoret ketentuan pemiskinan Koruptor.
Murany retweeted
BANG RISMON, KENAPA MANGKIR?, APA KARENA GIBRAN SUDAH MUNDUR JADINYA MALES BELAIN BAPAKNYA?.
Murany retweeted
Jokowi merampas rempang utk cina2.
Prabowo membebaskannya utk rakyat Indonesia.
vt.tiktok.com/ZSpvTno3Y/
Murany retweeted
DULU, SAAT BERKUASA KAYAK YANG PUNYA NEGARA SAJA.
Seakan akan negara ini tidak punya konstitusi untuk mengatur wilayah negaranya.
Murany retweeted
Ndak usah berpolemik siapa dalang penyadapan terhadap Presiden Prabowo, krn Jokowi sendiri secara terang menderang menyebutkan tentang itu semua.
Jejak digitalnya sangat byk yg bisa dijadikan bukti awal otak Penyadapan Ilegal tersebut.
Nafsu berkuasaan sdh tahap Gila kekuasaan.
Murany retweeted
Ooooouuw Jaringan Anak & Cucu Para PKI..
Seperti'y harus dikembalikan era Jaman Bapak Soehart nih, semua Pejabat Negara dan Rakyat harus di Litsus ditandai Anak keturunan PKI.
Murany retweeted
Kebenaran yg di ungkap oleh Bambang Tri perlahanΒ² terungkap ke publik dengan Buku nya " Jokowi Undercover ".
Murany retweeted
TITO DI CEKAL, JOKOWI DI CEKAL, GIBRAN DI CEKAL DAN SEMUA PROKSI GENK SOLO DI CEKAL ANDAI INI BENER ADA APA SEBENARNYA?π€
TAJAM! TITO DICEKAL BELUM TAHU, PENYADAPAN MULAI DIARAHKAN KE MAKAR. PEMERINTAH TAK PERLU SATGAS, CUKUP PERCAYA BARESKRIM!
Konferensi pers pemerintah kali ini menyisakan dua persoalan besar yang justru memunculkan semakin banyak pertanyaan.
PERTAMA: KABAR TITO KARNAVIAN DICEKAL.
Ketika ditanya mengenai kabar pencegahan ke luar negeri terhadap Tito Karnavian, Prasetyo Hadi tidak membenarkan, tetapi juga tidak memberikan bantahan tegas.
Jawabannya: belum tahu. Nanti akan ditanyakan kepada Menteri Imigrasi atau pihak Direktorat Jenderal Imigrasi.
Artinya, kabar yang beredar di media sosial belum bisa dianggap sebagai fakta resmi.
Bahkan, Bareskrim sebelumnya sudah membantah kabar bahwa Tito dan Idham Azis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan.
Perlu diingat, status tersangka dan pencegahan ke luar negeri adalah dua hal berbeda. Publik masih menunggu kepastian apakah benar ada tindakan pencegahan terhadap Tito.
KEDUA: KASUS PENYADAPAN YANG BERKEMBANG KE ARAH DUGAAN MAKAR.
Awalnya, perkara ini diumumkan sebagai dugaan penyadapan ilegal, intersepsi, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 3 November. Perkembangan berikutnya menambah satu tersangka, sehingga total menjadi empat orang. Tiga di antaranya ditahan, sementara satu tersangka lainnya tidak ditahan karena kondisi kesehatan.
Kemudian muncul pernyataan pemerintah mengenai indikasi tindak pidana makar berdasarkan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP Nasional.
Yusril sendiri menyampaikan bahwa indikasi tersebut masih didalami dan belum otomatis menjadi pasal yang diterapkan kepada para tersangka.
Sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar.
Jika pemerintah belum mengetahui secara lengkap isi percakapan yang disadap, belum mengungkap seluruh motif, dan penyidik masih mendalami tujuan penyadapan, bagaimana publik bisa memahami dasar kesimpulan bahwa perkara ini mengarah pada makar?
Jangan salah paham. Penyadapan ilegal memang harus diusut. Jika terbukti melanggar hukum, pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun, dugaan makar juga bukan perkara ringan. Unsur pidananya harus dibuktikan secara hukum, bukan sekadar dibangun melalui pernyataan politik.
SOAL SATGAS, PEMERINTAH MEMILIH TIDAK MEMBENTUKNYA.
Pemerintah menyatakan tidak akan membentuk satuan tugas khusus dan mempercayakan penanganan perkara kepada Bareskrim.
Kepercayaan kepada aparat penegak hukum tentu penting. Tetapi kepercayaan publik tidak bisa hanya diminta. Ia harus dibangun melalui transparansi, keterbukaan bukti, dan proses hukum yang dapat diuji.
Apalagi perkara ini menyangkut pejabat tinggi negara, institusi kepolisian, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan.
Ada beberapa hal yang seharusnya dijelaskan kepada masyarakat:
1. Apa sebenarnya tujuan penyadapan tersebut?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran dan siapa penerima hasil penyadapan?
3. Apa bukti yang menghubungkan dugaan penyadapan dengan unsur makar?
4. Apakah ada keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka?
5. Benarkah ada pencegahan ke luar negeri terhadap Tito Karnavian?
LOGIKA PEMERINTAH MEMANG MENARIK UNTUK DIUJI.
Ketika ditanya soal Tito, jawabannya belum tahu.
Ketika ditanya soal motif penyadapan, publik diminta menunggu penyidikan.
Ketika muncul indikasi makar, pemerintah menyampaikan keseriusan ancamannya.
Ketika ditanya soal pengawasan independen, pemerintah memilih mempercayakan semuanya kepada Bareskrim.
Kalau begitu, satu hal yang tidak boleh hilang adalah hak publik untuk bertanya.
Negara hukum tidak cukup hanya memiliki aparat yang dipercaya pemerintah. Negara hukum juga harus memiliki mekanisme pengawasan yang membuat aparat dapat dipercaya oleh masyarakat.
Maaf ya, ini terpaksa betul saya bicara kasar, βBANGSAAAT..!!β
IBLIS pun kalah bejat dengan Komplotan 30 juta USD karya Joko Widodo.
Pak Kapolri Jenderal @SuyudiArioSeto, gulung habis semua setan-setan pengkhianat negara di @KPK_RI, kami percaya dengan integritas bapak untuk menyelamatkan negara ini.
Tersangka βKoruptorβ, penyidiknya βMbahnya Koruptor β, bagaimana negara mau selamat jika lembaga anti rasuahnya dikuasai para βMALINGβ..βΌοΈ
Selama seluruh Komisioner KPK masih dicurigai sebagai komplotan Jokowi hasil 30juta USD revisi UU KPK seperti yg dikatakan FA, saya masih percaya kasus Fahd Arafiq disidik oleh Bareskrim Polri dibawah pimpinan Kapolri Jenderal @SuyudiArioSeto.
Sebagai bagian dari masyarakat yg berharap keadilan hukum ditegakkan dan korupsi ditumpas, saya tidak ingin KPK menjadi tameng bagi siapa pun yg diduga melakukan penyimpangan.
Saya juga tak ingin nama besar NU menjadi alasan utk menghindari pertanyaan mengenai uang puluhan miliar rupiah.
Jumlah Rp70 miliar bukan angka yg pantas diselesaikan dng saling lempar pernyataan. Dugaan penipuan yg mengatasnamakan penyidik KPK bukan persoalan yg boleh dianggap sepele.
Dan tudingan adanya persoalan serius di tubuh atau lingkungan KPK bukan sesuatu yg boleh dijawab dng sekadar menjaga citra institusi. KPK harus berani membuka persoalan ini secara transparan.
Fahd harus berani membuktikan seluruh pengakuannya. Siapa pun yg terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu.
Pemberantasan korupsi akan kehilangan maknanya apabila kewibawaan lembaga penegak hukum hanya dipertahankan melalui pencitraan, sementara dugaan penyimpangan yg menyeret nama lembaga itu sendiri tidak pernah dibongkar.
Siapa yg menjadi penjahat maling uang negara, pejabat pengkhianat rakyat, politisi korup, tokoh ormas dan tokoh agama bejat, harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum tanpa pandang bulu.
Murany retweeted
Bukan Breaking news.
Jelas kelihatan foto menutupi sebagian stempel.
Inilah yang pentingnya ijazah itu di uji forensik ulang, untuk menentukan kapan foto itu ditempel pada ijazah.




















