Congratulations to Dr @AbdulElSayed and to all US candidates who have defeated pro-aparheid lobby’s effort to elect politicians that support Israel’s ethnic cleansing and atrocity crimes in Palestine.
May this be the beginning of the end of the rule of lawlessness brought upon us
Hani retweeted
Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian economist.com/briefing/2026/…
Hani retweeted
Prabowo Subianto is eroding its finances—and its democracy economist.com/leaders/2026/0…
Hani retweeted
Hari ini, 8 April 2026, Magdalene bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (@AMSI_ID) telah melakukan konsultasi dengan Dewan Pers yang diwakili oleh Abdul Manan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers terkait pembatasan konten di akun Instagram kami.
Berikut rangkumannya!
Hani retweeted
Abdul Manan: Status badan hukum dan kerja-kerja jurnalistik rutin sejak 2014 menjadi bukti Magdalene adalah perusahaan pers yang dilindungi UU Pers.
magdalene.co/story/abdul-man…
Hani retweeted
Pernyataan sikap bersama, Magdalene dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) terkait tindakan pembatasan terhadap publikasi berita Magdalene oleh Komdigi.
@lbhpersjakarta @AJIIndonesia @safenetvoice @AMSI_ID @amnestyindo
Hani retweeted
Gambar 1: Feed @magdaleneid di IG ada berita investigasi TAUD tentang 16+ pelaku percobaan pembunuhan Andrie Yunus.
Gambar 2: Beritanya hilang dari feed Magdalene kemarin.
Gambar 3: Notifikasi jika klik berita itu dari link yang ada sebelumnya.
Apa yang coba disembunyikan?
Hani retweeted
Saya baru dapat info dari teman yang bekerja di Pemda. Saat ini terjadi perbedaan pandangan yang cukup tajam antara Pemda dan pemerintah pusat. Pemda sudah menjelaskan kondisi riil di lapangan, tapi pusat sepertinya enggan mengakui atau menampilkan fakta sebenarnya.
Pemda mengajukan permohonan anggaran pemulihan sebesar Rp153 triliun, tapi hingga Maret ini pusat baru menyalurkan sekitar Rp5 triliun saja. Yang paling menyedihkan, Pemda diberi dua pilihan sulit oleh pusat
1. Dipaksa untuk membongkar semua tenda pengungsian yang masih ada, tanpa memberikan penjelasan atau solusi yang jelas kepada para korban bencana.
2. Atau akan diancam diproses hukum, dengan dicarikan 'kasus'-nya.
Sungguh miris kalau permainan politik seperti ini yang terjadi dari pusat.
Beginilah cerita pilu di republik Konoha
Kalo di Indonesia mah nggak, mana mungkin.
Presiden aja sayang rakyatnya, menterinya bagus semua, lembaga KPK nya beh sangat memuaskan kerjanya, apalagi MBG sangat mencerdaskan 🙃


























