Podrick Payne

"Wajar dibayar 14M kan followers-nya puluhan juta" Logika ini yang ketuker dari awal. Kalau yang bayar swasta, silakan. Mau dibayar Rp14 miliar, Rp100 miliar, itu urusan pasar. Followers puluhan juta memang punya harga. Tapi ini APBN. Ini duit pajak rakyat. Logikanya bukan lagi logika market rate, tapi logika politik anggaran: duit publik cuma boleh keluar kalau ada urgensi publik, manfaat publik, dan tidak ada cara yang lebih murah untuk mencapai tujuan yang sama. Dan di kasus ini, tiga-tiganya gagal dijawab. Menurut temuan ICW yang dirilis 9 November 2026, totalnya bukan cuma sekali bayar. Ada 8 paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 ke PT Rans Animasi Indonesia — perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad — dari dua kementerian: Kemendikbudristek di 2024 dan KKP di 2025-2026. Pertanyaannya jadi bukan "pantas nggak dia dibayar segitu?" Pertanyaannya: 1. Urgensinya di mana? Di tengah narasi efisiensi anggaran, pemangkasan di mana-mana, guru honorer masih dibayar belasan ribu per hari, 9.000 PPPK di NTT terancam diberhentikan — kenapa belanja influencer justru jadi prioritas? Anggaran itu soal pilihan politik. Ketika negara memilih bayar Rp575 juta untuk satu Instagram Story dan Rp2,5 miliar untuk event attendance, negara sedang bilang: ini lebih penting daripada kebutuhan lain yang dikorbankan. 2. Kenapa harus pakai jalur mahal? Setiap kementerian itu sudah punya Biro Humas, sudah punya tim komunikasi, sudah digaji dari APBN juga. Kalau program pemerintah memang bagus dan perlu disosialisasikan, kenapa tidak lewat jalur itu? Kenapa harus bakar belasan miliar cuma buat kejar engagement? Engagement bukan indikator kinerja negara. Negara bukan brand yang butuh viral. Negara butuh programnya sampai, dipahami, dan dirasakan warga. Likes tidak bisa jadi ukuran keberhasilan kebijakan publik. 3. Ini konflik kepentingan atau bukan? Ini yang bikin makin nggak bisa dibela pakai logika pasar. Raffi Ahmad bukan cuma artis swasta. Dia Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Pejabat negara. Lalu perusahaan yang terafiliasi dengannya dapat kontrak dari negara. Di politik anggaran, ini namanya conflict of interest yang telanjang. Bukan soal dia kerja keras atau tidak, tapi soal posisi: negara bayar pejabatnya sendiri lewat perusahaannya untuk mempromosikan program negara. Jadi jangan dibolak-balik. Yang kita peributkan bukan kapasitas artisnya. Yang kita peributkan adalah cara negara memperlakukan duit rakyat seolah-olah duit itu gampang dicari. Pajak dipungut paksa dari rakyat yang gajinya pas-pasan. Setiap rupiah APBN itu ada *opportunity cost*-nya: Rp14,7 miliar itu bisa jadi berapa ruang kelas, berapa gaji guru honorer, berapa kapal nelayan, berapa bantuan bencana. Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan data: program apa, targetnya siapa, kenapa influencer adalah satu-satunya cara paling efektif, dan apa *outcome*-nya selain views — silakan buka semua kontraknya, buka KPI-nya, buka auditnya. Sampai itu dibuka, wajar kalau rakyat marah. Karena yang dipertaruhkan di sini bukan rate card artis. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan bahwa APBN dipakai untuk yang krusial, bukan untuk yang viral.