A jurist, a strategist, and managing partner of @remediaconsults. Chairman of Center for Interdisciplinary Conflict Engagement and Resolution (CICERO).
Joined February 2011
- Tweets31K
- Following384
- Followers26.6K
- Likes19.7K
Pinned Tweet
Minggu lalu, Dr. @gvnchrsty dan saya mulai mengajar kelas Hukum & Teknologi di kelas reguler dan internasional Universitas Pelita Harapan.
Selama beberapa minggu ke depan, kami akan mengupas tuntas segala hal, mulai dari prinsip-prinsip utama perlindungan data pribadi, kejahatan siber hingga emerging tech dalam lingkup biotech hingga artificial intelligence.
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
Ada pemandangan yg indah saat Sidang Gus Yaqut hari ini.
Ada ketua PP Muhammadiyah, ada mantan ketua umuk Pemuda Muhammadiyah, ada KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah), ada Banser. Indah, Guyup Rukun.
Mari terus kawal kedzoliman ini.
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
omak dia jadi buzzer haji isam 🤣🤣🤣
kurang nyata apa ini, sadar kalian semua dia ga seindependen itu wkwk.
ya gmn ga rating MSCI ambruk kalo mainnya jelek dan sampah gini.
Jika kalian bermain-main
dan tidak menyetujui akuisisi BCA,
maka kecurangan bisnis rokok kalian akan dibongkar habis.
Bisa-bisa tumbang tuh perusahaan rokok kalian.
Mending jadi anak yang patuh.
Toh BCA dulu kalian dapatkan
dengan cara-cara kotor dan penuh kebusukan.
Tinggal pilih:
Selamatkan BCA, Djarum hancur.
Atau lepas BCA, Djarum hidup normal.
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
Diskursusnya kurang lebih mundur 85 tahun
jadi gini guys, ada usulan besar dari pengacara kondang hotman paris hutapea buat presiden prabowo. dia minta indonesia keluar dari new york convention, yaitu perjanjian internasional soal pengakuan putusan arbitrase asing. disampaikan rabu 28 oktober 2026
apa sih new york convention itu? singkatnya, ini perjanjian yang bikin putusan arbitrase internasional bisa dieksekusi di negara-negara anggotanya, termasuk indonesia. arbitrase itu semacam jalur penyelesaian sengketa dagang di luar pengadilan biasa. penjelasan ini dari aku sebagai gambaran umum, bukan dari artikelnya
usulan hotman, prabowo diminta nerbitin perppu buat mencabut ratifikasi konvensi itu, yang dulu disahkan lewat keppres nomor 34 tahun 1981. kalau dicabut, katanya putusan arbitrase dari mana pun gak berlaku lagi di indonesia, dan perusahaan indonesia serta bumn jadi aman. yang mau nuntut silakan lewat pengadilan indonesia
kenapa dia minta begitu? alasan pertama, biayanya mahal. hotman bilang arbitrase kayak di siac singapura bisa makan biaya jutaan dolar buat bayar arbiter dan pengacara asing, padahal sengketanya dan pihak yang bersengketa semuanya ada di indonesia
alasan kedua, soal angka kasus. dari data jamdatun yang dia kutip, ada 34 perkara arbitrase internasional yang melibatkan bumn, dan 12 di antaranya masih jalan. dia juga bilang hampir 90 persen kasus indonesia kalah di arbitrase internasional
alasan ketiga, ada denda gede. belum lama ini dua bumn dihukum bayar denda triliunan rupiah, salah satunya karena gagal ekspor gas dengan denda rp2,2 triliun
alasan keempat, soal keadilan. menurut hotman, putusan pengadilan indonesia gak diakui dan gak bisa dieksekusi di luar negeri, jadi gak ada alasan indonesia tunduk sama putusan pengadilan atau arbitrase asing
dia juga nyambungin ke sengketa yang lagi viral, yaitu soal gas dengan singapura. katanya kalau itu dibawa ke arbitrase, biaya dan risikonya besar kalau kita kalah. terakhir, dia nyebut langkah ini bisa jadi gebrakan berani berikutnya, kayak waktu indonesia geser fokus dari wto ke brics soal nikel
nah menurut kalian guys, keluar dari new york convention ini langkah berani buat lindungi aset negara, atau malah bikin investor kabur?
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
Sejujurnya, sidang terbuka yang terjadi di FH UI itu preseden buruk penanganan kasus KS menurut gue, dan sayangnya terjadi di kampus hukum tertua di Indonesia.
Salah satu kata menohok dari Prof Andri Gunawan W. disitu “Kalian anak FH! Ngerti ga tata beracara persidangan?!”
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
TARIK MUNDUR TENTARA DALAM MENGHADANG AKSI MASSA!
Demonstran bukan kombatan. Kritik bukan ancaman militer. Jalan raya bukan medan perang.
Konstitusi menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
jangan biarin nasionalis goblok belokin narasi sampai bikin lupa bahwa petantang-petenteng pemerintah indo ini asalnya KEBAKARAN HUTAN. petantang-petenteng sampai bayarin bejibun buzzer ini *wujud kebijakan pemerintah indonesia merespons kebakaran hutan*
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
Indonesia decision makers are one of a kind stupid I swear to god.
Indonesia urges umrah pilgrims to avoid Singapore, Malaysia transit flights bit.ly/4zWK6uI
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
Mundurnya sudah tepat, tapi seharusnya:
1. Tidak mengangkat anak; atau
2. Anaknya nolak waktu diangkat.
Segitu sulitnya memahami benturan kepentingan?
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
Arsil Sukur (praktisi/pengamat hukum) menyebut pemahaman terkait kerugian negara terlalu luas bak pukat harimau karena sering kali menjaring semua pihak tanpa memilah konteks tindakan, niat jahat (mens rea), maupun motif pelaku.
Istilah "pukat harimau" atau pasal karet dalam konteks ini marak digunakan dalam perdebatan hukum di Indonesia untuk menggambarkan pengenaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Pasal 2 dan 3 jadi alat APH untuk mengkriminalisasi orang² tidak bersalah sesuai pesanan atau sesuai kepentingan.
Kebijakan atau tindakan administrasi yang sebenarnya didasarkan pada risiko bisnis (terutama di lingkup BUMN/BUMD atau lembaga seperti Danantara/Danareksa) kerap dikategorikan sebagai korupsi begitu terjadi kerugian keuangan, meskipun tidak ada unsur suap atau niat memperkaya diri sendiri.
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
Pengurus cabang Nahdlatul Ulama di daerah ramai-ramai mengembalikan uang suap ke KPK. Uang itu diduga berasal dari Nusron Wahid yang terseret kasus korupsi tanah. #TempoPlus
tempo.co/hukum/peran-nusron-…
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
Dan saya salah satu petugas haji di Embarkasi Surabaya sejak tahun 2018.
Saya bisa membedakan dan menilai pelaksanaan haji terbaik memang tahun 2024, dan paling kacau tahun 2025 di mana saat itu Kakak ku yang jadi ketua pelaksana haji Jawa Timur.☺️
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
KEBIJAKAN MENTERI, KOK KESALAHAN OKNUM DIBEBANKAN KE GUS YAQUT?
Sidang ke-21, 19–20 Oktober 2026, menghadirkan poin krusial: Khalid Basalamah menjadi sorotan dalam perkara kuota haji,sementara aliran dana kepada Gus Yaqut dibantah. Ingat,dugaan bukan bukti keterlibatan langsung!
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
Sejak kemarin saya disodori berita dan narasi bahwa Ustaz Khalid adalah korban Ibnu Mas'ud.
Hah, korban?
Sebelumnya, Ustaz Khalid (menurut pengakuan) bisnis furoda dengan lokasi maktabnya 6-7km dari jamarat.
Ketika memakai haji khusus, maktabnya 200-300 meter dari jamarat.
Kemudian, PIHK memasang tarif US$20.000 hingga US$25.000 untuk Haji Khusus (menurut pengakuan di persidangan). Itupun harus antre 5-9 tahun, dan yang diusulkan tahun 2024 itu minimal T2 (dua tahun lagi berangkat.
Sementara Ustaz Khalid sudah menerima pelunasan furoda sebesar US$34.000. Taruhlah dipotong fee percepatan US$4.500, maka masih mengantongi US$29.500 per jamaah.
Di tahun 2024, belum tentu yang furoda itu mendapatkan visa. Namanya juga mujamalah, pasti untung-untungan. Tapi dengan haji khusus, 100% jamaah Ustaz Khalid bisa haji semua, dengan T0, persis seperti tawaran furoda ke jamaahnya.
Ketika Gus Yaqut mengundang seluruh ASN rapat dan meminta mereka mengaku siapa yang bermain-main soal kuota, akhirnya fee percepatan itu dikembalikan ke PIHK yang diminta, semuanya, tanpa pengecualian.
Dikembalikan ke jamaah Ustaz Khalid? Beliau mengatakan di persidangan: tidak dikembalikan.
Ketika dihubungi KPK, barulah uang itu diserahkan dan disita KPK.
Korban itu pihak yang menderita. Pertanyaan saya: di bagian mana Ustaz Khalid ini "menderita"?
😅
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
sebagaimana ust Khalid Basalamah “tidak tahu” uangnya dipakai Ibnu Mas’ud untuk menyuap operator Kemenag (yang bisa input data jamaah haji khusus siapa saja yang berangkat tahun itu)
beliau juga “tidak tahu” berkas pemeriksaan beliau dipakai oleh KPK untuk mengkriminalisasi
Hmmmm
Bank Mandiri mengucurkan kredit besar agar Haji Isam bisa membeli perusahaan batu bara Bayan Resources. Mendapat dukungan Presiden Prabowo.
#TempoPlus
tempo.co/prelude/sampul-temp…
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
POLISI KONTOL
BIG BREAKING NEWS
POLISI HENTIKAN PENYELIDIKAN SOAL PENIPUAN KRIPTO OLEH TIMOTY RONALD
jadi gini guys, polisi menghentikan penyelidikan laporan dugaan penipuan kripto yang menyeret influencer keuangan timothy ronald
penyelidikan dihentikan pada 14 september 2026 setelah gelar perkara
kesimpulannya: tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan
ada laporan lain dari rr yang mengaku korban, tapi juga dihentikan karena belum ada barang bukti yang cukup
alasan resmi belum ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak yang dilaporkan dengan tindak pidana yang dituduhkan
penghentian penyelidikan bukan putusan pengadilan, jadi bukan bukti pasti bersalah atau tidak bersalah
artinya polisi menilai buktinya belum cukup di tahap ini
kerugian di investasi kripto belum otomatis penipuan, karena harus dibuktikan ada unsur tipu daya, dan itu yang jadi soal pembuktian
sebaliknya, pelapor masih punya jalur, misalnya gelar perkara khusus atau melapor dengan bukti baru
menurut kalian, kasus kayak gini sebaiknya diusut lebih jauh atau keputusan polisi sudah wajar kalau memang buktinya belum cukup?
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
KPK melalui jubirnya Budi Prasetyo, 11/8/2025, pernah mengatakan "KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini (dugaan korupsi kuota haji"
Hari ini, lebih dr setahun kemudian, kita harus tagih komitmen itu. Dg semua fakta persidangan yg ada hingga saat ini, apa konsekuensi dari komitmen itu?
1. Segera tersangkakan sirkel Rizky Fisa, Ridwan Kurniawan, Abdul Muhyi, dan semua pegawai kemenag yg telah mengaku terlibat langsung dan menerima uang
2. Segera periksa daftar nama-nama anggota Pansus Haji dan anggota DPR yg telah berulangkali disebut dlm persidangan srbagai penerima aliran uang
3. Segera pastikan status hukum Gus Yaqut yg bahkan sampai sidang ke 21 pun semua dakwaannya rontok satu persatu
Penuntasan menyeluruh dugaan korupsi kuota haji ini perlu. Jangan tebang pilih, jangan sampai yg makan uang haram diselamatkan, lalu ramai-ramai menyalahkan pengambil kebijakan.
Vincent Ricardo (柯仙森) retweeted
ada unsur “meresahkan masyarakat” atau “mengganggu ketertiban umum” dalam Permen Komdigi tersebut.
dan, itu justru yang meresahkan dan mengganggu dalam ilmu perundang-undangan. 🥺
1. Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 mewajibkan peraturan dibentuk berdasarkan asas kejelasan rumusan. Artinya, norma harus jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami.
2. Masalahnya, frasa “meresahkan masyarakat” tidak memiliki parameter yang objektif. Berapa banyak masyarakat yang harus resah? Seberapa besar keresahan yang dimaksud? Siapa yang menentukan ukuran keresahan tersebut?
3. Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 juga mensyaratkan materi muatan peraturan mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.
4. Norma yang kabur membuat kita, sebagai warga, sulit memprediksi perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
5. Selain itu, penggunaan frasa yang elastis membuka diskresi dan penafsir yang terlalu besar. Karenanya, bisa terjadi kesewenang-wenangan penguasa.
6. PR nya adalah ukuran "ketertiban umum" atau "meresahkan masyarakat" harus determinan.
7. Dan, itu sangat sulit, cenderung mustahil. Hari ini yang meresahkan mungkin Judol. Besok bisa pejabat. Lusa bisa Pinjol.
8. Perlu diingat, pembatasan hak (dalam hal ini kebebasan berpendapat/berkespresi) harus dirumuskan minimal dalam bentuk undang-undang, bukan permen, yang mesti adil, proporsional, dan tidak diskriminatif.
***
bagaimana hukum menarik bukan? atau ngga? 🫠
