Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada dalam satu kitab undang-undang yang terdiri dari 726 pasal dalam enam buku.
๐ Naskah lengkapnya bisa diunduh gratis di website Perludem!
#RUUPemilu
Ayo kita ikuti dan kawal bersama @netgrit @JaDemokrasi @JagaSuara2024 @perludem @TIIndonesia @sahabatICW @kawula17id @PSHKIndonesia @pusako_fhua @titianggraini
Halo, #SobatEtika
Jadwal Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) yang dilakukan pada 23-27 November 2026.
Sidang ini dapat dilihat di akun Youtube DKPP.
#DKPPRI
#SidangKEPP
#KenaliDKPP
Hadar Nafis Gumay retweeted
๐๐ฃ๐จ & ๐ฅ๐๐ฃ ๐๐ฃ๐ฅ
SUKET Gibran telah viral di media sosial sejak tahun 2023. ๐๐ฃ๐จ ๐๐ฎ๐ต๐ ๐๐ถ๐ฏ๐ฟ๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐ธ ๐บ๐ถ๐น๐ถ๐ธ๐ถ ๐ถ๐ท๐ฎ๐๐ฎ๐ต ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐ฆ๐ ๐ hingga merasa perlu ๐ง๐๐ ๐๐๐๐๐๐ก pasal yang menutupi celah itu
teapaw.org/HadarNG/status/2112038โฆ
2/
Berikut bbrp draf PKPU Pencalonan Pilpres yg dibuat & digunakan @KPU sebelum ditetapkan.
1. Pada Uji Publik oleh KPU tgl 4 Sep 2023.
Tdk ada draf pasal "karpet merah" yg istimewa untuk calon yg tdk punya bukti kelulusan sma asing di LN.
Pd bahan presentasi Pimpinan juga tdk ada.
Mau menjadikan pergantian wapres adalah biasa, peristiwa ketatanegaraan kecil ๐
Hadar Nafis Gumay retweeted
BERITA | Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu mengusulkan pemangkasan tahapan inti pemilu dari 20 menjadi 12 bulan. Koalisi juga mengusulkan penetapan dapil mengikuti siklus sensus, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
rumahpemilu.or.id/koalisi-doโฆ
Ka @DKPP_RI Heddy Lugito infokn bhw sidang perkara dugaan planggaran kode etik oleh @KPU_ID @bawaslu_RI ttg pasal selundupan dlm PKPU terkait pemenuhan syarat pddkn Wapres Gibran akan dijadwalkan segera. Ternyata akan mulai Senin tgl 23/11/2026 jam 09:00. Ayo kita pantau bersama.
Akan disidangkan 4 perkara sekaligus pada tgl 23, 24, 25 Nov. , dan tgl 1 Des. 2026.
@titianggraini @kompascom @tempodotco @CNNIndonesia @kumparan @detikcom @feriamsari
Wapres Gibra RR telah berhenti. Kekosongan jbt Wapres sbg akibat tdk lagi memenuhi syarat. Permasalahan yg sharusnya tdk terjadi sejak awal. Pihak2 yg patut diduga terlibat sbg penyebab permasalahan ini @KPU_ID @bawaslu_RI @DitjenDikdasmen dan pejabat lain, perlu diproses hukum.
Ka @DKPP_RI menyatakan bahwa persidangan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu akan segera dijalankan. Semoga DKPP akan memproses scr menyeluruh, mendalam, & berani bertindak tegas.
@titianggraini @feriamsari @dennyindrayana @BivitriS @tempodotco @kompascom
Hadar Nafis Gumay retweeted
Ketika Wapres menyatakan berhenti, langsung timbul kekosongan jabatan. Proses pengisiannya diatur secara jelas dan berjenjang.
Alurnya:
1) Wapres menyatakan berhenti โ kekosongan
2) MPR Rapat Gabungan (maksimal 3x24 jam)
3) Presiden mengusulkan 2 calon paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang
4) Verifikasi
5) Sidang Paripurna pemilihan
6) Pelantikan
Tenggat 14 hari kerja ini diatur dalam UU MD3 Pasal 46 ayat (2) dan Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024 Pasal 136 ayat (1).
Hari yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender.
#htn #UUDMD3 #wapresberhenti
Hadar Nafis Gumay retweeted
Putusan MA terkait pembatalan Suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka (Putusan MA No. 742 K/TUN/2026)
putusan3.mahkamahagung.go.idโฆ
MENGADILI:
โ1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H.;
โ2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;
โMENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi:
โMenyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
โDalam Pokok Perkara:
โ1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
โ(Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026)
โ2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
โ3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
โ4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
โDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
Dgn semangat saja tdk cukup. Terbukti dgn penyelenggaran Pemilu 2024 yg banyak masalah. Smoga @KPU_ID ke depan diisi dgn orang2 yg sungguh brintegritas, mandiri, non partisan, professional, & pekerja keras, serta mampu menolak brbagai intervensi penguasa.
Slamat berulang tahun!
#TemanPemilih, Selamat Hari Lahir Komisi Pemilihan Umum ke-73 tahun (7 November 2026).
Dengan semangat "Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi", KPU bertekad untuk terus menghadirkan pemilu yang adil, transparan, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hadar Nafis Gumay retweeted
jadi gini guys, gubernur jakarta pramono anung menanggapi usulan netizen supaya dia melakukan sidak mendadak ke kantor kecamatan
netizen mengusulkan itu supaya pramono bisa lihat langsung kondisi lapangan dan tahu masalah yang dihadapi warga
pramono bilang dia tidak mau sidak hanya untuk pencitraan
katanya, "saya bukan orang yang sidak itu biasanya untuk gaya-gayaan, tapi saya ingin memecahkan, memutuskan"
dia menyampaikannya saat bertemu camat dan lurah di kantor kecamatan tanah abang, jakarta pusat, kamis 5 november 2026
menurut dia, yang terpenting adalah mencari jalan keluar dari masalah warga, dan setiap pertemuan dengan jajaran pemda harus menghasilkan keputusan yang bermanfaat
dia juga tidak mempermasalahkan kalau pertemuan dengan camat dan lurah dilakukan tanpa wartawan, katanya "pokoknya kita atur yang menyenangkan sama-sama"
pertemuan di tanah abang itu membahas banyak hal, antara lain penanganan banjir di kali krukut, pembangunan trotoar, penambahan kapasitas sekolah negeri, dan penataan kawasan pasar tanah abang
pramono juga menyoroti parkir liar, premanisme, dan peredaran obat-obatan terlarang di kawasan blok a sampai blok f tanah abang
dia minta penataan dilakukan bertahap supaya pedagang dan warga tidak kehilangan mata pencaharian
menurutnya, kalau penataan dilakukan dengan kekerasan atau tindakan berlebihan tanpa menyiapkan tempat mencari nafkah bagi pedagang, masalahnya pasti akan kembali lagi
jadi bahasa gampangnya, pramono bilang dia tidak mau sidak cuma buat gaya, dia maunya rapat langsung menghasilkan keputusan, dan menata tanah abang pelan-pelan tanpa kekerasan
nah menurut kalian guys, pejabat yang turun langsung ke lapangan itu lebih baik mendadak tanpa pemberitahuan atau rapat dulu dengan jajarannya baru bertindak?
Tidak kelirukah ini @DKPP_RI , keduanya pernah dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik dan sekarang ditetapkan sebagai anggota Tim Pemeriksa Daerah dalam penegakan dugaan pelanggaran kode etik? @dewarakasandi2 @KristiadiJ
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Garut mengucapkan selamat dan sukses kepada Abdullah Sapiโi dan Ummi Wahyuni, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, atas pelantikannya sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2026โ2027.
Kelihatannya @DKPP_RI tdk mampu mengelak bahwa Tim Pemeriksa Daerah diatur dalam UU Pemilu bahwa anggotanya ada dari unsur KPU, sementara KPU Prov Jabar semua anggotanya pelanggar kode etik dan pernah dijatuhkan sanksi oleh DKPP.
91
Hadar Nafis Gumay retweeted
Pangkat tanpa meritokrasi bikin sistem rapuh. Saat senioritas dan kompetisi sehat diabaikan, kepercayaan pada birokrasi ikut runtuh.
Setuju Mba @BivitriS
Krusakan yg dlakukan pnyelenggara tramat serius. Thpn pmilu slesai tdk brarti prtanggungjawabn & pnegakan hkm thdp pnyelenggara @KPU_ID
@bawaslu_RI berhenti.
Pakar Jelaskan Mengapa KPU Ikut Terseret Putusan MA Soal Suket Ijazah Gibran share.google/9bAn1I8TBqZcaxHโฆ
Hadar Nafis Gumay retweeted
Memang harusnya penyadapan tidak boleh sembarangan, krn melanggar HAM. Harus ada tujuan penegakan hukum, batas waktu, dan bisa diaudit oleh lembaga yg berwenang. Skrg memang kayak hukum rimba aja,nyaris semua โinstitusi ototโ punya alat sadap sendiri dan menyadap suka2 aja.































