T.E.H retweeted
Emang sih, Raffi dan Nagita kgak bakal tetiba jadi miskin dengan seruan Boikot ini..tapi setidaknya wajahnya serasa ketimpuk sendal ber tai kotok..
T.E.H retweeted
Kalian terlalu berani BERMAIN API kali ini!
BODOH SEKALI kalau ga sadar yang bakal dihadapi nanti itu apa & siapa.
Apalagi terbukti acara tanggal 29 itu cuma akal-akalan KELAS TERI.
Silahkan nikmati BOIKOT & CANCEL yang entah sampai kapan.
T.E.H retweeted
Natalius Pigai memang Katolik, tapi dia bukanlah representasi umat Katolik maupun Kristen.
Jadi, apapun pendapatnya soal Salib di Bundaran HI tak lebih dari suara semut ditengah hutan.
T.E.H retweeted
Paragraf kedua dari tulisan @NataliusPigai2 ini sangat BERBAHAYA bagi kemajemukan Indonesia.
Kepompok Jihadis, teroris dan radikal yang mana yang anda maksud?
Bagaimana bisa anda membandingkan Salib dengan itu padahal dalam narasi bung @GunRomli tidak keluar kata2 itu?
Narasi bung Guntur Romli menekankan tentang persatuan dari Salib dan Sajadah, bukan Salib dengan kelompok yang anda sebut.
Menteri HAM telah melakukan BLUNDER fatal. Siapa yang anda maksuf teroris? Siapa yang anda maksud radikal itu?
T.E.H retweeted
Merdeka 💪🏻💪🏻🔥🔥
Mahasiswi niyeeee... 🤭
Untung ga jelek2in demo 28 Oktober kemarin
Coba klo sm jelek2in demo 28 Oktober - makin ajur dia 🥱
T.E.H retweeted
Hari ini, 30 Oktober 2026, kabar putusan kasasi Mahkamah Agung mengguncang polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan pemberitahuan amar putusan yang diterima penggugat, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. Meski salinan lengkap putusan masih menunggu dipublikasikan, ini bukan lagi persoalan sepele! Mistar +1
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang membuktikan kelulusan setara SMA.
Lantas, berapa lama lagi publik harus disuguhi teka-teki tentang dokumen pendidikan seorang Wakil Presiden?
Ini bukan sekadar persoalan selembar kertas. Ini menyangkut kejujuran, integritas, dan kehormatan sebuah jabatan yang menjadi representasi 290 juta rakyat Indonesia.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin bangsa berbicara tentang masa depan generasi muda, sementara persoalan mendasar mengenai pembuktian riwayat pendidikannya sendiri terus menjadi kontroversi?
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di negeri sebesar Indonesia, jabatan bisa begitu tinggi, tetapi pertanggungjawaban justru terasa begitu rendah.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang berlindung di balik kekuasaan, apalagi membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa jawaban yang terang.
Karena ijazah mungkin hanya selembar kertas, tetapi kejujuran adalah fondasi kepemimpinan.
Dan jika kepercayaan rakyat terus dipertaruhkan demi mempertahankan sebuah kekuasaan, maka yang sedang dipermalukan bukan hanya seorang Wakil Presiden, melainkan martabat demokrasi Indonesia di mata dunia.
Indonesia terlalu besar untuk dipimpin oleh budaya tutup mulut, tutup dokumen, dan tutup mata!





















