MasAbi (@mas4bi) header
MasAbi (@mas4bi) profile picture

Cuma akun remahan peyek, boleh di liat gk bole dipegang..

Negeri diatas awan
Joined August 2014
Photo by MasAbi (@mas4bi)Photo by MasAbi (@mas4bi)Photo by MasAbi (@mas4bi)Photo by MasAbi (@mas4bi)Photo by MasAbi (@mas4bi)Photo by MasAbi (@mas4bi)Photo by MasAbi (@mas4bi)Photo by MasAbi (@mas4bi)Photo by MasAbi (@mas4bi)Photo by MasAbi (@mas4bi)
Oh Jadi Gini Ya.... FILOSOFI KENAPA SYARAT HARUS IJAZAH SMA.... Bukan S.1 dst. Makasih pencerahannya 👍
285
2,781
74
12,882
883,054
Mahkamah Konstitusi tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. Berita Selengkapnya: mkri.id/berita/mk-tidak-mene… #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI
615
3,226
807
6,219
311,112
MasAbi retweeted
All Paid Courses (Free for First 4500 People) 𝗣𝗮𝗶𝗱 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗙𝗥𝗘𝗘 (PART - 1) 1. Artificial Intelligence 2. Machine Learning 3. Prompt Engineering 4. Claude,Chatgpt,Grok 5. Data Analytics 6. AWS Certified 7. Data Science 8. BIG DATA 9. Python 10. Ethical Hacking (72 Hours only ) Like + RT + comment ' Drive ' Must Follow me so I can DM you.
3,806
1,970
18
4,514
630,552
Anggaran negara jeblok. Nerbangin drone di kawasan konservasi sekarang bayar 2 juta. Tapi pakai alasan agar satwa gak terganggu. Jadi boleh ganggu satwa, asal bayar. Apalagi pakai alat berat seperti di Suaka Margasatwa Rawa Singkil ini. 17 SURAT CINTA youtu.be/I3AwmtMgPCA?si=1n4n…
305
7,474
215
23,217
1,566,470
P U A N Kembali saya diingatkan, pesan seorang serdadu udara, sekira tahun 1998, kepada anaknya. "Le...jika kelak kau dikaruniai anak, pesan bapak satu hal saja; "Ketika kau mendidik anak laki - laki, kau hanya mendidik satu orang, tapi mendidik anak perempuan, itu artinya kau mendidik satu generasi, camkan itu." _____________ Dalam konteks yang lain, bahkan perempuan tidak perlu dipaksa menelaah pikiran² Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, John Rawls, Robert Nozick, Amartya Sen, pun tidak harus mengikuti kuliah umum Ibu Kalina Supelli, hanya untuk memahami apa itu keadilan. Perempuan yang hamil sudah membagi hidupnya dengan bayi dalam kandungannya. Rahim perempuan adalah kampus keadilan pertama dan reservoar peradaban dunia. . . Ini bukan saja tentang seorang Puan, tapi tentang seluruh perempuan tangguh di muka bumi. . .
33
89
5
341
12,868
Si Bocil Tengil Menjadi Wakil‼️ Lirik Lagu Om Iwan Fals Ini Lucu, Tapi Mau Tertawa Ane Takut Kalau Ditangkap 🤦‍♂️🤦‍♂️
51
668
19
1,604
50,580
Adian : jadi 3 jt rumah gratis? Bonny : Gratis! Adian : yakin, bener gak Pak Fahri? @Fahrihamzah : blm jadi keputusan, ya nanti kita liat lah.. Pak @prabowo apa gak malu punya menteri, wamen sampai satgas perumahan diketawain Adian Napitupulu dari awal sampai akhir! Pdhl dah hampir 100 hr kerja. Programnya gak jelas. Dan siapa pula mahluk yg namanya Bonny Z Minang yang katanya anggota satgas perumahan, ini paling gak jelas, sok iyeh pulak!
672
2,194
236
5,878
587,051
Replying to @realfedinuril
Masih nggak ada apa-apanya dibanding Kebun Binatang Surabaya.... Padahal berbayar. Satu hari libur Natal tgl 25 Desember 2024 jumlah pengunjungnya 22.065 orang. Selama liburan Nataru sebanyaknya 210.338 orang detik.com/jatim/wisata/d-771…
14
1
245
24,003
Semakin lama negara ini akan penuh oleh tembok-tembok tinggi tapi lalai membangun jembatan. Bahkan pendidikan bagi yang miskin dan kaya pun akan disekat secara administratif oleh negara. Hirarki yang dibangun berdasarkan kepemilikan uang adalah cara primitif. Rakyat bukanlah pasar saham, di mana ukuran tertingginya adalah uang. Banyak orang pintar yang nasibnya tersungkur karena kalah oleh orang bodoh yang memiliki "dekengan pusat". Orang menjadi miskin bukan karena malas, tapi karena ruang sosial, ekonomi dan politik yang terbatas. Soal "miskin dan kaya" jangan pernah digiring kepada isu pelayanan, tapi lebih kepada kesetaraan kesempatan. Pemanjaan pelayanan kepada kaum miskin, sama saja dengan menjadikan miskin sebagai zona nyaman. Hentikan semua narasi "pengentasan kemiskinan", jika pada sisi yang lain, negara masih saja membangun "tembok kasta" dan memberi impunitas kepada kaum kaya raya.
122
122
12
555
32,161
"Mengeja" petuah Menko @PolkamRI, maka ; ● Rakyat "wajib" percaya bahwa ; 1. Kentut Mulyono lebih harum daripada parfum Bottega Veneta Pour Homme. 2. Kotoran Mulyono penuh berkah, pun sangat lezat, jauh lebih lezat daripada keju 'Nidelven Blå dari Norwegia. Menu yang wajib dikonsumsi para penyembahnya. 3. Mulyono adalah "Tuhan" kedua di muka bumi, sehingga ia tanpa cela, bahkan debu tak bisa menyentuhnya. JADI, MARWAHNYA HARUS DIJAGA. . . . Namun ; __________________ Mereka yang "mengimani" semua hal tersebut di atas, sama seperti orang yang meyakini bahwa; Joko Widodo adalah saudara kembar John Travolta. . . 😁☕️🚬 #MulyonoAibNasional
34
118
6
364
14,984
Semua warga bangsa mesti apresiasi aktivisme hukum mahasiswa dalam menjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia. Selain Enika dkk dalam Perkara No.62/PUU-XXII/2024, ada juga Ahmad Alfarizy dan @nurfauzizi (FHUI) yang melalui Perkara No.12/PUU-XXII/2024 membuat Pilkada "gagal" dimajukan ke September 2024 sebagaimana skenario elite. Lalu A. Fahrur Rozi (Mahasiswa HTN UIN Jakarta) via Perkara No.70/PUU-XXII/2024 membuat syarat usia calon kepala/wakil kepala daerah tetap harus merujuk saat pencalonan bukan ketika pelantikan (seperti isi Putusan MA No.23 P/HUM/2024). Sejarah dibuat oleh banyak GEN Z kita, tapi tidak semua dapat spotlighgt. Kepada mereka harapan kita untuk Indonesia masih membuncah. Jaga dan terus bersamai mereka.
18
222
10
624
25,913
Jangan mau dibilang sama pejabat “jangan nyinyir, apa yang sudah kamu berikan utk negara” lah yg bayar gaji mobil dan dinas dia aja kita :). Analisis Politik Harian Kompas, Kamis, 2 Januari 2025. Selamat tahun baru!
123
3,595
77
7,079
232,447
Jgn reaktif, tp pro aktif.... Ini bukan delik aduan pak..😆😆 Dikiranya kpk ni institusi kepolisian terima aduan masyarakat..eh lupa ketua nya mantan parcok ya😆😆
1
50
Ganjar soal MK Hapus PT 20%: Akan Banyak Capres Maju, Perlu Mitigasi & Simulasi Ganjar menyambut putusan MK ini dengan baik. Menurutnya, parpol sebagai peserta Pemilu sudah harus mempersiapkan diri. kumparan.com/kumparannews/ga…
54
51
4
313
8,363
Sejarah memang tak akan merujuk pada apa yg di katakan buzzerp, apalagi cuma dasar potongan2 video pendek lagi blusukan bagi2 sembako dan amplop. Sebelumnya Ben Bland tulis dia dalam sebuah buku dgn judul "Man of Contradictions". cnnindonesia.com/internasion…
44
266
3
631
8,027
Replying to @kompascom
bahlul, bahlul... loe mo bohong ke publik, tapi jejak digital gak bisa dihapus. dulu yg kencang ngusulin penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan jokowi dari golkar. teapaw.org/kompascom/status/18739…
4
8
312
Jangan berhenti di kamu yuk share seluas-luasnya PPN dan Fasilitas Super Mewah Pejabat Indonesia
40
5,604
26
9,642
166,136
Kamis, 2 Jan 2025, MK akan memutus 4 perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Meliputi: 1). Perkara No.62/PUU-XXII/2024 (Enika Maya Oktavia, dll); 2). Perkara No.87/PUU-XXII/2024 (Dr. Dian Fitri Sabrina,S.H.,M.H (Pemohon I), Prof. Dr. Muhammad, S.IP.,M.Si (Pemohon II), S.Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H (Pemohon III) dan Dr. Muhammad Saad, M.A (Pemohon IV); 3). Perkara No.101/PUU-XXII/2024 (Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT), yang dalam hal ini diwakili oleh Hadar Nafis Gumay selaku Direktur Eksekutif (Pemohon I) dan Titi Anggraini (Pemohon II); dan 4). Perkara No.129/PUU-XXI/2023 (Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.). Sebelumnya, Pasal 222 ini sudah 32 kali diuji dan diputus oleh MK. Sebagai Pemohon yang sudah beberapa kali mengajukan pengujian Pasal ambang batas pencalonan presiden, kami sangat berharap MK akan memberikan Putusan yang progresif dan memuat terobosan hukum bagi masa depan pilpres Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam banyak Putusan MK terdahulu, MK telah menerapkan standar yang sangat baik bagi demokrasi substansial di Indonesia. Misalnya Putusan tentang sistem pemilu No.114/PUU-XX/2022, Putusan tentang ambang batas parlemen No.116/PUU-XXI/2023, maupun Putusan tentang ambang batas pencalonan kepala daerah No.60/PUU-XXII/2024. Mestinya tidak ada alasan bagi MK untuk tidak mengabulkan permohonan kami, yaitu agar setiap partai politik yang punya kursi di parlemen dapat mengusulkan sendiri calonnya di pilpres serta pembentuk UU merumuskan angka ambang batas khusus bagi parpol peserta pemilu yang tidak punya kursi di parlemen untuk bisa ikut dalam pencalonan presiden. Ketentuan itu lebih menjamin keadilan dan kesetaraan perlakuan bagi semua partai politik peserta pemilu, baik parpol parlemen ataupun nonparlemen karena sama-sama memiliki akses kepada pencalonan pilpres meski dengan pola yang berbeda. Pola seperti itu misalnya sudah pula diakomodir MK dalam Putusan tentang verifikasi parpol peserta pemilu No.55/PUU-XVIII/2020. GANBATE 🔥 kompas.id/artikel/segera-dip…
13
75
7
205
7,459
Replying to @Uki23
Sukses makan daun kelor
7
5
72
862