Nina Ruru

Satu juta. Angka itu bukan statistik. Itu adalah 1.057.482 tatapan kosong di tenda pengungsian, bau basah dari pakaian yang tak sempat diselamatkan, dan 961 kursi kosong di meja makan yang takkan pernah terisi lagi. ​Kau tahu apa yang paling menjijikkan dari data 961 nyawa melayang dan hampir seribu orang hilang ini? Estimasi biaya pemulihan. ​BNPB bilang, butuh Rp51,82 triliun untuk memulihkan Aceh, Sumbar, dan Sumut. Bayangkan. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian sistematis pembalakan liar, tata ruang abal-abal, dan penegakan hukum tumpul terhadap korporasi perusak kini harus ditanggung negara. Uang kita. ​Pejabat datang, pasang wajah prihatin di depan kamera, bilang "Indonesia Mampu Atasi Musibah". Mereka memastikan APBN cukup (Kata Mensesneg 3 Des 2025). Tentu saja cukup! Anggaran untuk event pencitraan, studi banding, atau food security project yang tiba-tiba muncul, angkanya jauh lebih berani. ​Lihat kontrasnya: ​Biaya pemulihan: Rp51,82 Triliun. ​Bantuan yang diserahkan Menag tahap awal: Rp155 Miliar (fakta, 2 Des 2025) – mayoritas dari donasi Baznas dan lembaga lain, bukan murni kucuran APBN Penuh. ​Korban meninggal hampir 1.000 jiwa, tapi Pemerintah Pusat TIDAK MAU menetapkan status Bencana Nasional (fakta, dikritik ekonom karena membatasi ruang fiskal darurat - 1 Des 2025). Kenapa? Karena menetapkan Bencana Nasional berarti pejabat harus kerja, bukan pencitraan. Itu berarti membuka dompet sebesar-besarnya, bukan sekadar mengirim 3-4 pesawat Hercules berisi mi instan. ​Sementara anak-anak di pengungsian merindukan satu piring nasi hangat, elite di Jakarta sibuk berdebat: Apakah lebih penting kerja lapangan atau administrasi? (fakta, alasan belum ditetapkan Bencana Nasional - 3 Des 2025). ​Jutaan nyawa terancam. Ribuan hilang. Puluhan triliun rupiah ludes karena keserakahan yang dilegalkan. Dan kita, yang kehilangan saudara, hanya bisa melihat mereka beradu argumen di podium. ​Kita menabur kemanusiaan, yang kita tuai hanya lip service dan angka kerugian yang membengkak.