Pinned Tweet
Seandainya Desta, Ariel, dan Gading kemarin menyampaikan klarifikasi spt ini, publik pasti lebih mudah percaya.
Cara penyampaian Abdur yg lugas, transparan, dan tanpa basa-basi adalah kunci utama agar penjelasan dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
Berikut adalah poin² utama dari klarifikasi Abdur terkait polemik aliran dana tersebut:
Indonesia kerap mengklaim diri sbg negara hukum, namun realitas di lapangan sering kali menyerupai rimba belantara. Sebagian besar masy berada di posisi yg sama rentannya dg Bu Siti: tanpa perlindungan hukum, tanpa pegangan, dan dibiarkan bertahan hidup sendiri tanpa kehadiran negara.
Sungguh ironis ketika institusi kepolisian (yg seharusnya menjadi garda terdepan pelindung masy) justru bertindak sewenang-wenang tanpa akuntabilitas maupun konsekuensi yg jelas, padahal tindakan tsb berdampak langsung pd hancurnya kehidupan sebuah keluarga.
ASET CAFE SENILAI 250 JUTA HILANG SETELAH GEDUNG DIPASANG GARIS POLISI, IBU SITI MENANGIS MINTA PERTANGGUNGJAWABAN!
Siti Muhajiroh menyewa bangunan di Jl. Kejayan No. 56, Desa Muktisari, Kebumen untuk usaha cafe. Sebagian ruangan ia sewakan lagi ke Noviyatun (29).
Ternyata Noviyatun terlibat investasi bodong berkedok jual beli alat olahraga / proyek kesehatan, dengan kerugian korban sekitar Rp 2,5 M dan puluhan hingga seribu orang terdampak. Noviyatun ditangkap akhir November 2025.
Karena berada di gedung yang sama, cafe Siti ikut dipasang garis polisi saat penyelidikan. Siti tidak diperbolehkan masuk untuk mengambil barang-barangnya. Usahanya pun terhenti.
Mesin roasting kopi, mesin penyeduh kopi, beberapa unit AC, dan inventaris cafe lainnya tertahan di dalam.
6 bulan berlalu, awal Juni 2026 saat akses dibuka kembali, aset-aset itu sudah lenyap. Total kerugian ditaksir Rp 250 juta.
Siti mendatangi Polres Kebumen sambil menangis, meminta pertanggungjawaban karena gedung itu dalam pengawasan polisi.
Sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Polisi hanya menyebut akan memburu siapa yang mencuri barang-barang milik Siti.
Pertanyaannya: bukankah seharusnya kepolisian yang bertanggung jawab menjaga barang-barang itu tetap aman selama dipasang garis polisi?
56
Rekam jejak putusan hukum di luar negeri, terutama yg menyangkut kepatuhan pajak, seharusnya jadi saringan etis yg ketat sebelum seseorang diberi mandat publik atau diutus mewakili negara di forum internasional.
Masy berhak menuntut wakil yg tdk tercela, dan ketidakpatuhan pajak yg sudah tercatat di pengadilan asing adalah alarm yg memekakkan telinga.
Drama Djojokusumo (2):
PURA-PURA BERCERAI DEMI MENGHINDARI PAJAK
Hashim Djojohadikusumo pernah mengaku sudah bercerai demi melepaskan tanggung jawab atas utang pajak triliunan rupiah di Swiss.
Ceritanya, pada Juni 2019, pengadilan Swiss menolak alasan Hashim dan istrinya bahwa mereka tidak mampu membayar pajak karena bangkrut.
Sebulan kemudian, muncul alasan baru.
Mereka mengaku sudah berpisah sejak 2018, lalu menyatakan resmi bercerai pada Desember 2019.
Tapi ada yang aneh.
Tanggal perpisahannya berubah-ubah.
Dokumen perceraiannya juga bermasalah.
Keduanya masih sering tampil bersama di berbagai acara, bahkan pada Januari 2020 masih merayakan ulang tahun pernikahan.
Yang lebih konyol lagi, ternyata laporan pajak mereka sendiri di Indonesia untuk 2019 dan 2020 masih mencatat keduanya sebagai pasangan menikah.
Jadi, di Swiss mengaku sudah bercerai, sementara di Indonesia masih tercatat sebagai suami-istri.
Pengadilan Jenewa akhirnya menyimpulkan bahwa penggunaan perceraian tersebut merupakan penyalahgunaan hak (abus de droit) untuk melepaskan tanggung jawab membayar pajak bersama.
Keputusan ini kemudian dikuatkan Mahkamah Agung Federal Swiss pada 22 Desember 2023.
Kelakuan.
Source:
- Mahkamah Agung Federal Swiss, Putusan 9C_124/2023, 22 Desember 2023
- Pengadilan Jenewa, Putusan ATA/1299/2022, 20 Desember 2022
1
58
Di saat yg sama, posisinya sbg adik Presiden harus membuatnya diawasi lebih ketat, bukan dimaklumi. Hubungan darah dg kekuasaan tertinggi adalah celah klasik bagi nepotisme.
1
21
Tapi sayangnya, manusia se-red flag Hashim dg rakusnya mengambil posisi² ini:
1. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi
2. Ketua Delegasi Indonesia untuk Forum Iklim Global
3. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan
4. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra
5. Penasihat dan Negosiator Utama Kerja Sama Investasi Internasional
6. Pengarah Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
7. Koordinator Komunikasi Lintas Lembaga untuk Transisi Energi
8. Utusan Diplomasi Ekonomi Bilateral
27
Mana bisa. Ada Hashim si maruk kekuasaan, yg tanpa malu² tetap berbisnis dan memegang puluhan jabatan.
Ada jenderal polisi dan TNI yg ngriwuki urusan professional di BUMN dll.
Wowo bisa saja fokus jalan² ke LN, tapi wakilnya bakal lemah juga menghadapi hama wereng di atas.
Opini tidak populer: Prabowo perlu figur yang memang bisa mengurusi birokrasi & menjaga ekonomi sebagai Wakil Presiden, biar Presiden bisa fokus di urusan politik luar negeri.
Misal: Sri Mulyani, Pramono Anung, atau malah Pratikno.
74
Negara paling menjijikkan. Gini kok ada pendukungnya di Indonesia ya.
Replying to @bitcoins1stlady
YES
Under Israeli Penal Law §351, penetrative sexual acts by a parent (or other listed family member) with their child are specifically criminalized only when the child is aged 14–under 21. Once the child is 21 or older, no such criminal prohibition applies to consensual relations.
66
Kenapa memori kolektif kita cenderung lunak terhadap penjajahan Jepang? Jawabannya mungkin bisa dilacak dari sikap Bung Karno.
Bung Besar tidak pernah menyerang Jepang dalam retorikanya. Padahal, Jepang menjajah kita lebih lama dari Inggris, dan menindas secara fisik, tidak seperti Amerika. Namun, ia justru berteriak lantang: "Inggris kita linggis, Amerika kita setrika!"
Ditambah lagi, jejak sejarah mencatat keterlibatannya dalam propaganda romusha hingga keputusannya menikahi perempuan Jepang. Sikap politis dan personal sang proklamator inilah yang tampaknya ikut membentuk cara kita memandang Jepang hari ini.
Punya trauma pada Jepang.
Orang Korea jarang yang pakai mobil Jepang. Orang Tiongkok jarang yang mau beli mobil Jepang.
Korea dan Tiongkok pada bikin mobil sendiri.
Lantas kok kita ngga trauma ya sama Jepang? Apa yang terjadi ya?
4
125
Mahkota-mahkota berharga ini sebaiknya tetap ditahan di Belanda atau AS untuk sementara.
Rekam jejak buruk orang terdekat penguasa RI saat ini dalam urusan cagar budaya (yang kerap diwarnai ambisi penguasaan ilegal) menjadi ancaman nyata.
Membiarkannya tetap di sana adalah opsi paling aman sampai rezim berganti.
2
113
Nggak semua hal harus dikaitkan dengan pemilu. Pak Anies memang dasarnya suka berdiskusi dan berbagi ilmu, apalagi dengan para mahasiswa yang kelak akan jadi pemimpin bangsa di masa depan.
Jangan terlalu sempit memandang interaksi intelektual hanya sebatas urusan elektoral. Membangun bangsa itu butuh investasi pemikiran, bukan cuma urusan cari suara.
Replying to @LuckyLaki24
Klo yang di sentuh kaum akademik seperti ini terus anies gak akan pernah bisa menang pilpres.
8
322
Replying to @RabbiJeffx
Nixon was referring to Jews.
On the July 5, 1971 White House tapes he said “The Jews—the Jews are born spies.” Two days earlier he told Haldeman that most Jews are disloyal and “you can’t trust the bastards. They turn on you.” The image combines those remarks.
Pak Prastow membela pernyataan Suahasil Nazara dg membingkai kepatuhan wajib pjk sebagai "kontrak sosial yg mulia" serta mengutip konsep quasi-voluntary compliance (kepatuhan semi-sukarela) dr ilmuwan politik Margaret Levi.
Meskipun seruan Prastow mengenai pentingnya diskursus demokratis dan penganggaran partisipatoris mencerminkan cita² ideal keuangan publik, argumen tsb mengabaikan ketimpangan struktural dlm sistem perpajakan Indonesia serta keliru menerapkan teori Levi utk menutupi persoalan kelembagaan yg lebih mendasar.
A thread
Saya bisa memahami kritik dan sentimen warganet terhadap pernyataan Menkeu soal pajak kemarin, apalagi terhadap kutipan yang dipenggal sehingga rawan kehilangan konteks. Positifnya, ada penguatan kesadaran tentang pentingnya belanja negara dirancang secara partisipatoris. Keterlibatan dan rasa memiliki para pembayar pajak ini cermin kontrak sosial yang mulia. Kritik dan sentimen ini perlu didengar, dikelola, dan dirawat di ruang publik demokratis.
Namun pernyataan Menkeu di forum yang sama, yang sangat mengena dan menunjukkan kemajuan dalam upaya merawat kontrak sosial itu, rasanya juga angin segar yang layak disyukuri.
Berikut pernyataan verbatim Menkeu:
"Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah membayar pajak untuk Republik Indonesia. Seluruh wajib pajak yang menunaikan pembayaran pajaknya adalah para pahlawan penerimaan negara.
Saya ingin menyampaikan terima kasih dari kami Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Pajak, dan dari seluruh pengelola anggaran pendapatan belanja negara. Karena Ibu, Bapak semua telah menjadi pahlawan yang membantu penerimaan negara, membantu belanja-belanja negara kita sampai dengan saat ini."
Saya meyakini sejak lama, menurut pengalaman sejarah negara demokrasi modern, pajak adalah "nexus and leverage", pengait dan pengungkit bagi perkembangan kapasitas negara, penguatan kesejahteraan rakyat, dan penjamin kehidupan demokrasi dan politik yang sehat.
Syaratnya, diskursus terus dirawat. Saling hormat pada kontrak sosial, penghargaan pada hak, dan apa yang dikatakan Margareth Levi: Pajak itu quasi-voluntary. Saya akan taat kalau merasakan manfaatnya.
Mari terus merawat diskursus penting ini. Menkeu Suahasil telah memulai dengan keterbukaan dan kerendahan hati.
Di Indonesia, skeptisisme publik justru dipicu oleh berbagai skandal korupsi dan pamer kekayaan di lingkungan otoritas keuangan sendiri, spt kasus Rafael Alun Trisambodo pd 2023 serta beragam kasus suap pjk dan kebocoran anggaran negara. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dr Transparency International yg tertahan di angka 34 dr 100 (peringkat 115 global pd 2023) mencerminkan rapuhnya kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran.
Ketika warga masih harus merogoh kocek pribadi utk layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan yg memadai akibat buruknya kualitas layanan publik, syarat timbal balik dlm kontrak sosial Levi pd dasarnya telah dilanggar.
Membingkai kepatuhan sebagai sesuatu yg "semi-sukarela" jg mengabaikan fakta bahwa bagi pekerja formal, pemotongan pjk bersifat wajib secara hukum, sementara kewajiban negara utk membelanjakannya secara bersih dan transparan masih jauh dr kata tuntas.
1
42
Pd akhirnya, pandangan Prastow bahwa pjk adalah nexus and leverage (pengait dan pengungkit) bagi demokrasi yg sehat hanya berlaku apabila warga memiliki mekanisme nyata utk mengawasi belanja negara.
Berlawanan dg optimisme Prastow soal "belanja negara yg partisipatoris," penyusunan APBN di Indonesia masih sangat teknokratis dan didominasi eksekutif.
Berbagai kajian dr Forum Indonesia utk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan bahwa usulan warga melalui forum Musrenbang sering kali gugur dlm alokasi anggaran akhir yg lebih banyak terserap oleh belanja wajib, pembayaran utang, dan prioritas birokrasi dr atas ke bawah.
Oleh krn itu, kerendahan hati dan keterbukaan otoritas fiskal tdk cukup dibuktikan lewat ucapan terima kasih secara seremonial, melainkan melalui reformasi struktural: penerapan pjk progresif atas kekayaan ekstrem, penguatan pengawasan antikorupsi internal, audit belanja publik yg transparan, serta peningkatan nyata kualitas layanan dasar kpd masy.
24
Penjahat ini berlindung di balik asas praduga tak bersalah sambil tetap menggenggam erat kursi kekuasaan.
Seharusnya dia melepas seluruh atribut kekuasaan secara sukarela demi memberi ruang mutlak bagi hukum utk memeriksa dirinya dg objektif.
Diduga Perkosa Mahasiswi di Rumah Dinas, Bupati Kupang Minta Masyarakat Tetap Tenang
.....
Bupati Kupang, Yosef Lede, akhirnya buka suara setelah dilaporkan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) atas dugaan pemerkosaan di rumah dinasnya. Dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026), Yosef mengaku menghormati laporan yang telah disampaikan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia juga menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
.
Yosef menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik apabila diminta memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Ia berharap kepolisian dapat bekerja secara independen dan profesional untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
.
Selain itu, Yosef meminta masyarakat Kabupaten Kupang tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar. Ia juga meminta warga tetap menjalankan aktivitas seperti biasa sembari menunggu proses hukum berjalan. Yosef menegaskan dirinya akan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah di Kabupaten Kupang.
.
Sebelumnya, Yosef dilaporkan oleh orang tua korban ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Berdasarkan laporannya, dugaan kekerasan seksual terjadi di rumah dinas Bupati Kupang pada Rabu malam (11/11/2026). Korban mengaku awalnya diajak seorang perempuan berinisial EK dengan iming-iming tawaran pekerjaan. Polda NTT kini tengah mendalami laporan tersebut untuk mengungkap fakta dan memastikan kebenaran dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
.
#BupatiKupang #Mahasiswi
74
Kehancuran (otw) geng oslo itu buah kelakuan Mulyono sendiri:
Melemahkan KPK
Legislasi ugal-ugalan di DPR
Mempermainkan hukum/kriminalisasi via parcok
Merusak konstitusi jalur ipar demi anak jadi wapres
Bersekutu dengan penjahat HAM
They dug their own grave. Tinggal tunggu waktu
Tuduhan bahwa “pecatur Solo” (alias Jokowi) sdg menjalankan langkah licik dg “menyerang balik” lewat isu ijazah anggota DPR adalah teori konspirasi yg berlebihan dan tidak berdasar.
Apa salahnya rakyat menuntut transparansi latar belakang pendidikan anggota DPR? Mereka digaji dari uang rakyat, bertanggung jawab kpd seluruh Indonesia (bukan hanya ke Solo) dan malah sering plonga-plongo soal RUU penting seperti perampasan aset.
Kok maksa smua masalah diarahkan ke Jokowi seolah-olah rakyat Indonesia begitu bodoh sampai setiap tuntutan logis harus ada yg menggerakkan dari belakang.
Gila, baru kepikiran soal langkah licik terbaru dari pecatur Solo yang baru dimulai sekarang.
Anaknya kalah karena persoalan ijazah, lalu kubu mereka mengambil langkah mundur. Ini terlihat seperti kekalahan pertama pecatur Solo sejak winstreak legendarisnya. Tapi sebagai pecatur ulung, apakah dia bakal menyerah tanpa perlawanan? Sepertinya nggak! Dia baru saja meluncurkan dua strategi serangan balik. Kalau keduanya berhasil (dan memang harus berhasil dua-duanya, nggak bisa cuma salah satu),
ini bisa jadi titik balik paling gelap bagi negara ini.
Pertama, dia kalah karena masalah ijazah. Nah, persoalan itu justru dipakai untuk menyerang balik. Siapa targetnya? DPR! Alias banyak orang sekaligus. Satu peluru bisa mengenai semua kubu. Mereka dibuat nggak nyaman karena kartu-kartu mati mereka mulai dibuka. Semua fraksi ikut terkena.
Coba lihat, sekarang kampanye untuk membuka kartu mati ini mulai dilakukan secara masif. Sekilas memang terlihat bagus, seolah-olah sedang membersihkan lembaga legislatif dari orang-orang yang dianggap nggak kompeten karena latar belakang akademiknya nggak jelas. Tapi bagaimana kalau ternyata ada niat lain di balik semua ini? Nah, itu yang berbahaya.
2
267
Membongkar “kartu mati” dan kebusukan di DPR justru bagus, bukan berbahaya. Kalau banyak anggota DPR latar pendidikannya bermasalah atau kompetensinya diragukan, itu tanggung jawab mereka sendiri, bukan otomatis ulah Jokowi.
Rakyat punya akal sehat utk menuntut kejujuran pejabat yg mereka pilih dan gaji. Tdk semua kritik atau tuntutan transparansi harus dicap sebagai “serangan balik gelap” dari satu kubu.
1
55



























